Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penyelesaian Kasus Trisakti Tunggu DPR yang Akan Datang

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Harapan penuntasan kasus penembakan empat mahasiswa Trisakti 12 mei 1998 lalu, tergantung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akan datang. Menurut anggota fraksi PDI Perjuangan Meilono Soewondo, DPR beberapa waktu lalu melalui pansus telah menetapkan kasus tersebut bukan sebagai pelanggaran HAM berat. Keputusan yang berbentuk rekomendasi itu, tidak mungkin dirubah oleh DPR saat ini karena kemungkinan besar hanya menghasilkan keputusan yang sama. Jadi tunggu DPR yang akan terpilih nanti, katanya kepada Tempo News Room usai acara diskusi peringatan lima tahun tragedi 12 Mei di kampus universitas Trisakti, Senin (5/5) siang. Meilono sendiri mengaku menyesalkan rekomendasi yang dibuat DPR tersebut. Padahal dukungan untuk menetapkan kasus tersebut sebagai pelanggaran HAM berat dikeluarkan oleh sejumlah fraksi besar di DPR antara lain FPDIP dan FPKB, namun sayangnya pada saat pengambilan suara hampir separuh dari anggota fraksi-fraksi tersebut tidak hadir. Hal ini merupakan kegagalan DPR dalam memenuhi keinginan masyarakat. Sebelumnya, ketua Tim Penuntasan Kasus (TPK) 12 Mei, Dadan Umar Daihani menyatakan, rekomendasi DPR amat diperlukan dalam penuntasan kasus tersebut karena akan menjadi acuan bagi semua institusi negara yang terkait dalam pengungkapan kasus ini. TPK sendiri menururt Dadan telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan kasus Trisakti misalnya melalui Mahkamah Militer dan Komnas HAM. Namun hasilnya mengecewakan karena tidak ada penanggung jawab tertinggi aparat keamanan yang diseret ke pengadilan. Sementara praktisi hukum yang juga ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Hendardi, mengatakan terkatung-katungnya kasus Trisakti disebabkan keengganan pemerintah untuk melakukan perubahan yang fundamental dalam penegakan hukum di tanah air. Hal ini disebabkan rezim pemerintah saat ini masih dipengaruhi oleh sisa-sisa pejabat orde baru.(Adek/Mahdi-TNR)
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

1 detik lalu

Paiya Mountain, Cina (dpxq.gov.cn)
Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

Warganet menyayangkan sikap turis di Cina tersebut karena tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga pihak lain.


Petani Desa Pakel Banyuwangi Dilaporkan Balik oleh Satpam PT Bumisari atas Dugaan Pengeroyokan

3 menit lalu

Peserta aksi mogok makan menuntut pembebasan tiga petani pakel yang ditangkap secara paksa, aksi ini berlangsung di depan Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, Jakarta Selatan, Senin, 20 Februari 2023. Mulai pukul 10:30, massa mulai aktif membentangkan poster tuntutan sampai memajang surat pernyataan dari beberapa elemen yang terlibat. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Petani Desa Pakel Banyuwangi Dilaporkan Balik oleh Satpam PT Bumisari atas Dugaan Pengeroyokan

Konflik Agraria antara petani Desa Pakel Banyuwangi dan PT Bumisari makin berlarut-larut.


Persikabo 1973 Terdegradasi dari Liga 1, Djadjang Nurdjaman: Kalah Mental Biang Keterpurukan

4 menit lalu

Pelatih Persikabo 1973, Djadjang Nurdjaman. | Tim Media Persikabo
Persikabo 1973 Terdegradasi dari Liga 1, Djadjang Nurdjaman: Kalah Mental Biang Keterpurukan

Pelatih Persikabo 1973, Djadjang Nurdjaman atau yang akrab disapa Djanur, menilai kalah mental menjadi faktor utama keterpurukan tim asuhannya.


Long Weekend, Jasamarga Catat Peningkatan Volume Lalu Lintas di Jabotabek dan Jawa Barat

9 menit lalu

Pengendara mobil tengah memasukki gerbang tol otomatis dikawasan Cengkareng, Jakarta, 14 Mei 2017. Sistem transaksi nontunai bisa diterapkan di semua gerbang tol pada Oktober nanti. Tempo/Tony Hartawan
Long Weekend, Jasamarga Catat Peningkatan Volume Lalu Lintas di Jabotabek dan Jawa Barat

Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional mencatat peningkatan volume peningkatan volume lalu lintas di sekitar Tol Jabotabek dan Jawa Barat pada 28 Maret 2024.


Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Paparkan Kampanye Terselubung Jokowi

12 menit lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Paparkan Kampanye Terselubung Jokowi

BW menduga Jokowi melakukan praktik kampanye terselubung dan sekaligus menggerakkan berbagai sumber daya dipemerintahan sebagai modus operasi.


Bamsoet Tegaskan Pentingnya 'Kepemimpinan Berkelanjutan' dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045

25 menit lalu

Bamsoet Tegaskan Pentingnya 'Kepemimpinan Berkelanjutan' dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Bambang Soesatyo menuturkan gagasan Indonesia Emas 2045 adalah sebuah visi ideal dan cita-cita luhur yang tidak mungkin bisa digapai secara instan.


Survei Meta Ungkap Pengguna Medsos Usia Muda di Indonesia Berani dan Aktif

29 menit lalu

WhatsApp mengumumkan peluncuran Avatar (Meta)
Survei Meta Ungkap Pengguna Medsos Usia Muda di Indonesia Berani dan Aktif

Sebanyak 87 persen responden dalam survei Meta menyatakan bahwa media sosial adalah platform efektif untuk sampaikan pesan dan mendorong perubahan.


Pastikan Keamanan Warga Arus Mudik, Polri Susun Skema Operasi Ketupat 2024

30 menit lalu

Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Kesiapan Operasi Ketupat 2024 Tingkat Menteri di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin 25 Maret 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Pastikan Keamanan Warga Arus Mudik, Polri Susun Skema Operasi Ketupat 2024

Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan, operasi ketupat akan berlangsung kurang lebih selama 13 hari, dimulai sejak 4 April hingga 16 April 2024.


Korban TPPO Ferienjob UNJ: Mahasiswa Dilarang Beli Tiket Sendiri

36 menit lalu

Kampus UNJ.  Foto : UNJ
Korban TPPO Ferienjob UNJ: Mahasiswa Dilarang Beli Tiket Sendiri

Muchlis korban TPPO Ferienjob mahasiswa di UNJ. Dia pinjam duit orang tua untuk ke Jerman. Ada perintah beli tiket harga mahal di travel Purnama.


Pertamax Palsu Bikinan SPBU Nakal, Ini Tips Cek Kualitas dan Kemurnian BBM

59 menit lalu

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko (kiri) dan Dirtipidter Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Nunung Syaifuddin (kanan) memperlihatkan barang bukti BBM pertamax yang asli dan palsu (dioplos) di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. Foto: ANTARA/Laily Rahmawaty
Pertamax Palsu Bikinan SPBU Nakal, Ini Tips Cek Kualitas dan Kemurnian BBM

Polisi mengungkap kasus pemalsuan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax di Tangerang, Jakarta Barat dan Kota Depok