Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:TEMPO Interaktif, Jakarta:Fungsionaris Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Reformasi bersilang pendapat soal perubahan nama. Untuk menuntaskan persoalan itu partai pimpinan Zaenuddin MZ ini akan mengadakan rapat pimpinan nasional di Hotel Ambaram Jakarta, Selasa (4/3). Rapat ini akan menentukan apakah akan berganti nama dan lambang dalam pemilu nanti, ungkap Ketua Harian PPP-Reformasi, Saleh Khalid, pada Tempo News Room di Jakarta, Senin (3/3) sore. Sampai saat ini PPP Reformasi belum mendaftar ulang sesuai ketentuan baru, Undang-undang Nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik. Khalid mengaku mereka telah mengonsultasikannya bolak-balik tujuh kali dan sampai saat ini belum ada satupun yang bisa memenuhi syarat. Mereka terbentur pada peraturan yang tidak membolehkan adanya kemiripan nama dan lambang dengan partai lain. Saat ini, Departemen Kehakiman dan HAM (Depkeham) telah mencatat 13 partai, di antaranya PPP. Menurut sumber di Departemen Kehakiman dan HAM, yang sering melakukan konsultasi ke Departemen mengenai perubahan nama adalah Sekjen PPP-Reformasi, Jaffar Bajeber. Kubu Jaffar ini bertentangan dengan pihak Saleh Khalid. Khalid berkukuh tetap mempertahankan nama dan logo yang mirip PPP. Ia sempat mengadakan jumpa pers mengenai sikapnya ini ketika Zainuddin, ketua umumnya, melakukan ibadah haji. Khalid sendiri mengaku tidak tahu apa sikap yang akan diambil Zainuddin berkait dengan usul perubahan itu. Saya susah menyimpulkan (sikap) beliau itu, karena berubah-ubah terus, keluhnya. Pihak Khalid saat ini melakukan konsolidasi dengan mengumpulkan perwakilannya di daerah. Ia juga tengah menyiapkan tim kuasa hukum untuk mengkaji atau judicial review Undang-undang Parai Politik. Menurut Erman Umar, kuasa hukum yang menangani judicial review ini, pihak Khalid akan mempermasalahkan pasal 18 tentang ketentuan pembatasan kesamaan nama atau lambang partai politik. Menurut rencana, mereka akan mengajukan gugatan terhadap UU itu sebelum 30 Maret. (Anggoro GunawanTempo News Room)
Iklan
