Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Salah satu ketua PDI Perjuangan, Roy B.B Janis, menilai somasi Laksamana Sukardi, salah satu menteri dari partai berlambang banteng bulat itu terhadap Amien Rais adalah urusan pribadi. “Partai tidak akan ikut campur urusan itu,” kata Janis di sela-sela halal bihalal keluarga PDI-P di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Sukarnoputri di Jalan Kebagusan 4 Pasar Minggu Jakarta, Minggu (22/12). Menurut Janis, hal itu sepenuhnya urusan Laksamana yang merasa dituduh tidak mengenakkan oleh pernyataan-pernyataan Amien Rais. Karena itu juga dia melihat masalah somasi itu pasti mempunyai landasan hukum yang cukup. Sebab sejauh ini, Janis membela koleganya, bahwa kebijakan privatisasi merupakan kebijakan pemerintah, bukanlah pribadi Laksamana. “Kan semua bisa dipertanggungjawabkan serta ada dasar hukumnya,” kata dia. Mengenai hubungan yang mungkin memanas, Janis melihat masalah itu tidak akan mengganggu hubungan baik antara pribadi dan mungkin partai. “Budaya politik kita sejak reformasi kan masalah beda pendapat biasa, tetapi silaturahmi jalan terus,” kata Janis. Seperti diberitakan sebelumnya, Laksamana melalui pengacaranya mengirimkan somasi kepada Amien Rais agar Ketua MPR tersebut menyampaikan permintaan maaf. Pasalnya, ketua umum PAN itu dianggap telah melakukan suatu pembunuhan karakter terhadap Laksamana sebagai menteri BUMN. Bukti yang diajukan dalam somasi berkaitan dengan pernyataan Amien Rais dalam berbagai terbitan media yanng puncaknya pada pemuatan wawancara Amien di majalah Forum Keadilan Nomor 33, terbitan terakhir. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Janis juga berkomentar mengenai permintaan perombakan kabinet seperti yang disampaikan Badan Penelitan dan Pengembangan (Balitbang) PDI-P. Dia mengulangi pernyataan partainya yang seringkali disampaikan kepada pers bahwa perombakan adalah hak prerogratif presiden yang tidak bisa dicampuri. Karena itu dia melihat permintaan itu sebagai wacana. “Dianggap positif saja bagi menteri yang menjelang akhir jabatannya agar lebih optimal dan terus membela kepentingan rakyat, bukan yang lain,” kata dia menanggapi masukan Balitbang PDI-P yang menyebutkan setidaknya Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti dan Jaksa Agung M.A Rachman agar diganti. (Dede Ariwibowo-Tempo News Room)
Iklan
