Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pernyataan Presiden Sudah Tepat

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengacara Frans Hendrawinata, Kamis (12/7), berpendapat pernyataan Presiden Abdurahman Wahid, untuk mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap Kepala Polri dan Kepala Polda sudah tepat. Asalkan, keduanya terbukti benar melakukan tindakan insubordinasi, seperti yang disampaikan juru bicara kepresidenan Yahya C. Staquf, pagi (12/7) tadi.

“Subordinator itu bawahan. Subordinasi itu artinya perintah dari atas ke bawah. Insubordinasi itu bawahan yang tidak mau tunduk kepada atasan. Mungkin ada benarnya karena menurut UUD Presiden itu kan Panglima Tertinggi jadi tidak mungkin Panglima Tertinggi itu tidak diikuti, “ujar Frans saat dihubungi TEMPO via telpon.

Karena itu pengacara senior ini merasa heran dengan sikap Kepala Polri Bimantoro yang menolak diberhentikan oleh presiden karena belum ada persetujuan DPR. Padahal, saat diangkat, Bimantoro tak melalui persetujuan DPR. Frans berpendapat itu merupakan suatu tindakan insubordinasi. Seorang bawahan, kata dia, harus tunduk pada perintah atasan.

“Sedangkan Tap MPR menyatakan bahwa memang harus ada persetujuan DPR tapi ada kata-kata yang akan diatur dengan UU lebih lanjut. Nah, UU-nya belum ada yang mengatur pengangkatan Kapolri. Itu secara hukumnya ya. Tapi secara politiknya yah tidak boleh seorang bawahan tidak tunduk kepada atasan seperti di UUD tadi. Bawahan harus tunduk kepada Panglima Tertinggi itu termasuk Panglima TNI, Kepala Staf AD dan sebagainya,” jelasnya.

Walaupun begitu, tetap ada batasan-batasan dimana tak melulu bawahan harus mentaati perintah atasannya. “Ada batasan-batasan tertentu, misalnya kalau disuruh bunuh orang ya, jangan dong,” katanya. Menyinggung pernyataan Kepala Polda Irjen Pol. Sofyan Jacoeb, seperti di kutip jubir kepresidenan, untuk melakukan pemeriksaan terhadap presiden, praktisi hukum itu mengategorikannya sebagai tindakan insubordinasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kalau mengikuti pasal KUHP yang dulu, itu sudah semacam makar jadinya. Nggak bisa (tertawa). Kalau seorang presiden memerintahkan atau memecat seorang kapolri, itu memang pantas dan boleh secara hukum. Tapi kalau kapolda membicarakan penangkapan presiden itu sudah nggak bener.

Menjawab kekhawatiran, pernyataan presiden itu akan memperuncing situasi di tubuh polri, Frans mengatakan, sejauh ucapan itu memang betul-betul murni demi hukum, maka tidak ada yang salah. “Karena penegakkan hukum harus berlaku kepada siapapun juga. Kalau ada unsur politiknya, saya tidak tahu (tertawa). Kalau mau menegakkan hukum itu bukan sesuatu yang salah. Seharusnya dari dulu kalau menurut saya, sejak dia (Gus Dur) hari pertama jadi presiden harusnya sudah ngomong begitu. Terpuruknya kita (Indonesia) ‘kan karena tidak adanya rules of law,” ujarnya menutup pembicaraan. (Karima Anjani)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

1 detik lalu

Paiya Mountain, Cina (dpxq.gov.cn)
Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

Warganet menyayangkan sikap turis di Cina tersebut karena tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga pihak lain.


Panglima TNI Utus 26 Anggota Kirim 900 Payung Udara untuk Bantuan ke Palestina

38 detik lalu

Acara keberangkatan pengiriman bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia kepada Palestina di Apron Land Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat, 29 Maret 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Panglima TNI Utus 26 Anggota Kirim 900 Payung Udara untuk Bantuan ke Palestina

Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto menjelaskan jenis bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia untuk Palestina yang diberangkatkan pada hari ini, Jumat, 29 Maret 2024.


Apa Alasan PKS Menolak Pengesahan UU DKJ Jadi UU?

45 detik lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Apa Alasan PKS Menolak Pengesahan UU DKJ Jadi UU?

PKS menganggap penyusunan dan pembahasan RUU DKJ tergesa-gesa dan belum melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna.


Perenang Penyitas Leukemia, Rikako Ikee, Siap Berkompetisi di Olimpiade 2024 Paris

5 menit lalu

Perenang Jepang Rikako Ikee. ANTARA FOTO/INASGOC/Sigid Kurniawan
Perenang Penyitas Leukemia, Rikako Ikee, Siap Berkompetisi di Olimpiade 2024 Paris

Perenang asal Jepang yang merupakan penyitas leukemia, Rikako Ikee, siap berkompetisi di Olimpiade 2024 Paris.


Cuplikan Glenn Fredly the Movie Diluncurkan, Simak Serba-serbi Film Biopik Ini

5 menit lalu

Marthino Lio memerankan Glenn Fredly dalam film Glenn Fredly The Movie. Dok. DAMN! I Love Indonesia Pictures/Adhya Pictures
Cuplikan Glenn Fredly the Movie Diluncurkan, Simak Serba-serbi Film Biopik Ini

Trailer dan poster film biopik Glenn Fredly telah dirilis pada Senin, 25 Maret 2024


Hasil Survey UI, ICEL dan Greenpeace Ingatkan Dampak Lingkungan Sampah Plastik Scahet dan Pouch

15 menit lalu

Sampah sachet dari lima perusahaan mencemari perairan Jakarta. Foto Tim Brand Audit
Hasil Survey UI, ICEL dan Greenpeace Ingatkan Dampak Lingkungan Sampah Plastik Scahet dan Pouch

Dari total timbunan sampah plastik, ditaksir sekitar 14-16 persen itu berupa sachet dan pouch.


Merger Garuda Indonesia dengan InJourney Ditarget Tahun Ini, Manajemen: Asal Memenuhi Faktor

16 menit lalu

Pekerja tengah melakukan perawatan pesawat Garuda Indonesia di fasilitas PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) di Cengkareng, Tangerang, Banten, Selasa 26 Maret 2024. PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dan Citilink menyediakan 1,4 juta tempat duduk dan 170 extra flight untuk musim mudik lebaran 2024. GIAA memperkirakan akan terjadi kenaikan jumlah penumpang sebanyak 18% dari tahun lalu. TEMPO/Tony Hartawan
Merger Garuda Indonesia dengan InJourney Ditarget Tahun Ini, Manajemen: Asal Memenuhi Faktor

Rencana merger antara Garuda Indonesia dan InJourney bisa beres tahun ini asal memenuhi beberapa faktor.


Benarkah Bumi Akan Alami Kegelapan pada 8 April 2024?

17 menit lalu

Penampakan gerhana bulan sebagian atau Parsial di langit Jakarta, Minggu, 29 Oktober 2023. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) peristiwa gerhana bulan parsial terjadi saat posisi Bulan, Matahari dan Bumi sejajar membuat sebagian piringan bulan masuk ke umbra (bayangan gelap) Bumi sehingga saat puncak gerhana terjadi Bulan akan terlihat gelap sedikit kemerahan di bagian yang terkena umbra Bumi. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S.
Benarkah Bumi Akan Alami Kegelapan pada 8 April 2024?

Ahli Astronomi dan Astrofisika BRIN Thomas Djamaluddin mengatakan informasi yang menybut Bumi akan mengalami kegelapan pada 8 April 2024 tidak benar.


Para Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti

19 menit lalu

Anggota komisi III DPR fraksi PDI P Arteria Dahlan tertidur saat sidang putusan sistem pemilihan umum (Pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis, 15 Juni 2023. Dalam putusannya, MK menolak permohonan para pemohon secara keseluruhannya dan tetap menggunakan proporsional terbuka untuk pemilu 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Para Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti

Beberapa caleg petahana dari PDIP gagal lolos ke Senayan, padahal nama mereka begitu populer. Selain Kris Dayanti dan Arteria Dahlan, siapa lagi?


Mengapa Banyak Orang Senang Nonton Film Horor?

23 menit lalu

Ilustrasi menonton film horor. Freepik.com
Mengapa Banyak Orang Senang Nonton Film Horor?

Bioskop yang menayangkan film horor masih terus diminati. Kenapa orang senang nonton film horor? Adakah manfaat bagi kesehatan?