Bantahan serupa juga disampaikan Sekretaris Kabinet Marsillam Simanjuntak di Istana Merdeka Jakarta. Marsilam menyatakan, Presiden Wahid tidak pernah bicara tentang pergantian petinggi militer, maupun soal dekrit. “Enggak pernah bicara begitu,” ujarnya usai bertemu Presiden Wahid.
Sementara itu, Sekjen PKB Muhaimin Iskandar meminta KSAD Jendral Endriartono tidak ikut-ikutan berpolitik, karena sejak reformasi internal TNI dua tahun lalu, TNI sudah memutuskan untuk tidak lagi terjun ke wilayah politik praktis. Menurut Muhaimin, pernyataan-pernyataan Endriartono tentang penolakan dekrit sudah memasuki wilayah politik. “Kita menyesalkan sikap tentara yang seolah-olah ada sesuatu yang akan didekritkan,” kata Muhaimin.
Dijelaskannya, dekrit presiden itu adalah sebuah wacana saja yang belum tentu layak dipublikasikan. “Itu yang kita sesalkan, sehingga seolah-olah ada perlawanan terhadap dekrit. Siapa yang mau dekrit? Enggak ada,” tandas Muhaimin.
Muhaimin mengungkapkan, adanya reaksi yang berlebihan terhadap wacana yang disodorkan presiden itu sangat mengecewakan banyak pihak, terutama PKB. Mereka heran mengapa TNI harus bereaksi sebesar itu. Ia juga berharap jangan sampai terjadi lagi TNI berpolitik.
Mengenai pergantian pimpinan TNI AD, Muhaimin menyatakan PKB tidak punya wewenang untuk mengusulkan mutasi di TNI. Ia mengaku belum mendengar tentang adanya rencana pergantian itu. “Itu urusannya kabinet. Soal ganti mengganti, kita enggak punya wewenang untuk mengusulkan. Itu urusan presiden,” tandasnya. (Tjandra D)
