Hal itu disepakati dalam suatu pertemuan tertutup antara pihak pimpinan gereja dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT di Desa Belo, 12 kilometer arah selatanKota Kupang, Jumat (23/2).
Stanis Tefa SH, Ketua Dewan Pastoral Paroki (DPP) Katedral Kupang seusai pertemuan itu. Sebab, baik pihak gereja maupun Pemprop setempat mempunyai kesan bahwa pihak pemerintah pusat sudah mulai 'angkat tangan' dalam menangani pengungsi Timtim di wilayah itu. Direncanakan, dalam pertemuan dengan Wapres nanti, kedua uskup bersama-sama dengan Wapres akan membahas penanganan pengungsi untuk sebaiknya diserahkan kepada gereja.
Menurut Stanis, dalam pertemuan itu, Wapres dan kedua uskup akan membahas pula berbagai kejadian di Timor Barat yang ditimbulkan baik oleh pengungsi maupun oleh TNI yang saat ini mengamankan wilayah perbatasan. Diduga, di kawasan itu ada pasukan siluman yang tidak diketahui kesatuannya. "Kenapa mesti ada aksi-aksi yang lolos dari pantauan TNI di sana," kata Stanis.
Dijelaskan pula bahwa dalam pertemuan itu akan dibahas berbagai tindakan anggota TNI. Sebab, sejauh ini, banyak warga setempat yang mengadukan perlakuan-perlakuan anggota TNI ke DPRD setempat. "Artinya, yang terjadi saat ini bahwa sesungguhnyamasyarakat di wilayah perbatasan itu sangat resah sehingga perlu dibicarakan dengan pemerintah," kata Stanis.
Menurut rencana, sebelum bertemu Wapres di Jakarta, kedua uskup Timor Barat itu akan melakukan pertemuan pendahuluan dengan pihak Kodam Udayana di Denpasar,Bali. (Cyriakus Kiik)
