Demikian antara lain rekomendasi Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Mediasi di Maluku (KPMM) kepada pemerintah yang disampaikan tokoh-tokoh Komnas HAM kepada Presiden Abdurrahman Wahid di Bina Graha, Jakarta, Selasa (6/2).
KPMM sendiri telah bekerja mulai 19 Januari hingga 18 Desember 2000. Tokoh-tokoh Komnas HAM yang terlibat dan ikut menemui Presiden Wahid diantaranya Ketua Komnas HAM Djoko Soegianto, Bambang W Soeharto, Samsudin dan Charles Himawan.
Menurut hasil penyelidikan KPMM, sejak Januari 1999 hingga Oktober 2000, konflik di kedua daerah itu telah menelan sedikitnya 3.080 korban meninggal dunia, 4.024 luka-luka, dan 281.365 mengungsi. Data tersebut belum termasuk pengungsian keluar dari daerah konflik dan korban kecelakaan kapal pengungsi.
KPMM juga mencatat, akar permasalahan dan faktor pemicu terjadinya konflik di Maluku antara lain faktor kecemburan sosial masyarakat, dugaan adanya provokasi dari luar, peristiwa Ketapang, sikap tidak netral pihak keamanan maupun pemerintah daerah, sentimen agama dan peristiwa-peristiwa lain yang bersifat individual.
Sementara pemicu di Maluku Utara antara lain Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 1999 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan, imbas konflik Maluku yang lebih dulu terjadi, serta adanya selebaran “sosol berdarah,” yaitu isu tentang rencana penyerangan daerah Morotai.
Komnas HAM juga merekomendasikan pemerintah untuk menindaklanjuti laporan yang masuk terhadap berbagai kasus, seperti kerusuhan 19 Januari 1999, tuduhan Republik Maluku Selatan terhadap warga nasrani di Maluku, pembentukan kecamatan baru Malisut di Maluku Utara, pasukan adat kesultanan Ternate di Maluku Utara, kedatangan Laskar Jihad di Maluku, kasus penyerangan asrama polisi Tantuwi dan kampus Universitas Pattimura, kasus hilangnya kapal motor yang membawa 16 warga Siri Sori Islam, serta kasus pemaksaan pindah agama di pulau Kesui.
Dalam kesempatan itu, pihak Komnas juga mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap maraknya berbagai aksi massa di daerah-daerah. Dikhawatirkan, hal itu akan memancing terjadinya konflik horinzontal yang berkepanjangan di tanah air.
Menanggapi penyataan Komnas HAM ini, menurut Bambang, Presiden mengatakan bahwa satuan tugas itu akan dibicarakan dengan Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono. Mengenai kondisi politik, Gus Dur bilang akan menyelesaikannya secara baik,” ujar Bambang.
Sedangkan mengenai suhu politik yang semakin memanas belakangan ini, Bambang menyatakan Gus Dur harus bersikap proaktif dan bersedia melakukan rekonsiliasi politik. Jika tidak, pelanggaran HAM akan terjadi lagi mana-mana. “Kalau perlu, Komnas siap jadi mediator (bagi elit politik),” ujar Bambang yang kali ini tampil kelimis. (Kurie Suditomo)
