Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Setelah melakukan rapat konsultasi selama empat jam dengan DPR, pemerintah sepakat untuk mengkaji dan meninjau kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL). Selanjutnya, pemerintah akan mengkaji dua hal ini dalam sidang kabinet dan akan melaporkannya ke Presiden. Kami akan membawanya ke pemerintah untuk melakukan kajian dan evaluasi. Dan, ini harus dibawa ke Presiden untuk dilakukan pengkajiannya. Kami harus melapor ke Presiden dulu, kata Menko Perekonomian, Dorodjatun Kuntjoro Jakti, usai rapat, di ruang Komisi VI DPR/MPR, Rabu (15/1) malam. Menko menjelaskan, hal yang menyangkut dalam APBN harus didiskusikan dengan Presiden. Lain halnya dengan telepon, yang tidak termasuk dalam Keputusan Presiden, tetapi hanya melalui Keputusan Menteri. Dengan kata lain, kata dia, Menteri Perhubungan Agum Gumelar memberikan alternatif dan solusi berupa penundaan tarif kenaikan telepon sampai waktu yang ditentukan departemen. Meski tidak termasuk dalam APBN, penundaan kenaikan telepon ini juga akan dilaporkan ke Presiden. Alasannya, pengumuman kenaikah tarif telepon berbarengan dengan pengumuman kenaikan TDL dan harga BBM. Sementara itu, Ketua DPR, Akbar Tandjung, menjelaskan langkah pengkajian dan peninjauan ini akan diperhitungkan secara rinci oleh pemerintah. Ia mengharapkan masyarakat menyerahkan kepada pemerintah untuk melakukan pengkajian. Ditanya mengenai langkah konkrit pengkajian dan peninjauan pemerintah itu, berupa penurunan atau penundaan tarif, Akbar menyatakan arahnya memang ke sana. Pemerintah sudah katakan akan melakukan pengkajian dan peninjauan, yaitu arahnya mengurangi beban masyarakat saat ini, ujarnya. Akbar mengaku tidak bisa menjamin langkah pemerintah ini bisa meredam reaksi masyarakat, atau justru menimbulkan keresahan di masyarakat atas keputusan yang belum jelas ini. Ketika ditanyakan mengenai penundaan kenaikan tarif telepon tahun ini, apakah itu berarti kenaikan tarifnya diakumulasikan pada tahun depan, Akbar mengiyakan. Menurut dia, pemerintah dan DPR telah menyepakati adanya kenaikan tarif telepon dalam tiga tahun secara bertahap, dengan total 45 persen. Kalau kesepakatannya 45 persen arahnya akan di-carry over tahun depan, ungkapnya. (Istiqomatul Hayati /Kurniawan Tempo News Room)
Iklan
