Widjanarko Sempat Minta Tidak Ditahan

Reporter

Editor

Rabu, 21 Maret 2007 12:17 WIB


TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logitik Widjanarko Puspoyo meminta dirinya tidak ditahan kemarin. "Alasannya mau menyerahkan Rp 11 miliar sebagai kerugian negara yang kami dakwakan," ujar Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus M. Salim di kantornya, Rabu (21/3).Surat permohonan penangguhan penahanan ini diberikan kemarin sore sekitar pukul 17.00 WIB. "(Suratnya) resmi, sore jam 17.00 sebelum ditahan," kata Salim. Salim tidak berkomentar apakah dengan niatan Widjanarko membayar kerugian negara ini berarti ia mengakui perbuatannya dan mengakui bahwa ia yang bertanggung jawab dalam korupsi impor sapi ini. "Kamu yang ngomong ya, bukan saya. Nanti di sidang lah. (Tapi) kalau membayar ya mengaku ya?" ujar Salim kepada wartawan sambil tertawa. Kejaksaan saat ini masih mempertimbangkan surat permohanan agar Widjanarko tidak ditahan. "Kan nggak bisa, begitu surat masuk langsung ya atau tidak. Mesti kami pelajari, kami pertimbangkan. Tapi sementara kami tahan dulu," ujar Sallim. Salim juga menegaskan meski nanti Widjanarko memang membayar Rp 11 miliar, pengembalian kerugian negara itu tidak akan menghapus pidana korupsi yang disangkakan kepadanya. "Ya nggak (menghilangkan pidana) dong. Lihat saja pasalnya di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Proses jalan terus," ujar Salim. Widjanarko ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang semalam setelah diperiksa selama sepuluh jam di Gedung Bundar. Pemeriksaan kemarin adalah pemeriksaan pertamanya sebagai tersangka. Kejaksaan menetapkan Widjanarko sebagai tersangka kasus korupsi kerja sama pengelolaan impor sapi pada 2001. Kerugian negara akibat impor sapi ini sebesar Rp 11 miliar. Salim menjelaskan Widjanarko ditahan di Cipinang, bukan di rumah tahanan Kejaksaan Agung supaya tidak saling mempengaruhi saksi-saksi yang saat ini ditahan di kejaksaan. Saat ini ada lima tersangka dari tim monitoring Bulog yang ditahan di rumah tahanan Kejaksaan Agung untuk kasus yang sama. Fanny Febiana





Peringati HAKORDIA 2021, BPJamsostek Ajak Seluruh Peserta Tumbuhkan Budaya Anti Korupsi

10 Desember 2021

Peringati HAKORDIA 2021, BPJamsostek Ajak Seluruh Peserta Tumbuhkan Budaya Anti Korupsi

BPJamsostek telah memiliki kanal pelaporan berupa Whistle Blowing System (WBS) oleh peserta maupun masyarakat untuk melaporkan perbuatan yang berindikasi pelanggaran.


Bamsoet: Pemberantasan Korupsi Perlu Pencegahan dan Pengembalian Aset

9 Desember 2021

Bamsoet: Pemberantasan Korupsi Perlu Pencegahan dan Pengembalian Aset

KPK sudah membuat protokol pencegahan korupsi di dunia usaha namun belum dijalankan sepenuhnya.


Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Terus-terusan Identik dengan Penangkapan

9 Desember 2021

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Terus-terusan Identik dengan Penangkapan

Jokowi menekankan penindakan jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan saja.


Jokowi Dorong RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

9 Desember 2021

Jokowi Dorong RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Jokowi menyebut, pemulihan aset dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak juga harus diutamakan.


Firli Sebut Jokowi Pemimpin Orkestra Pemberantasan Korupsi

9 Desember 2021

Firli Sebut Jokowi Pemimpin Orkestra Pemberantasan Korupsi

Firli berharap, di bawah kepemimpinan Jokowi, kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif menjauh dari pelaku-pelaku korupsi.


Jokowi Bilang Penilaian Publik soal Pemberantasan Korupsi Masih Belum Baik

9 Desember 2021

Jokowi Bilang Penilaian Publik soal Pemberantasan Korupsi Masih Belum Baik

Kata Jokowi, peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia juga masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara.


Jokowi: Penindakan Korupsi Jangan Hanya Menyasar Peristiwa yang Membuat Heboh

9 Desember 2021

Jokowi: Penindakan Korupsi Jangan Hanya Menyasar Peristiwa yang Membuat Heboh

Pemberantasan korupsi, lanjut Jokowi, tidak boleh terus-terusan identik dengan penangkapan.


Besok, Kapolri Listyo Sigit Dijadwalkan Lantik 44 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

8 Desember 2021

Besok, Kapolri Listyo Sigit Dijadwalkan Lantik 44 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Pelantikan eks pegawai KPK menjadi ASN Polri dijadwalkan dilakukan oleh Kapolri Listyo Sigit. Bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia.


Hari Antikorupsi, Sri Mulyani Minta Pejabat Kemenkeu Tak Pura-pura ke Anak Buah

8 Desember 2021

Hari Antikorupsi, Sri Mulyani Minta Pejabat Kemenkeu Tak Pura-pura ke Anak Buah

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta pejabat Kementerian Keuangan agar tidak sekedar memberi retorika antikorupsi kepada anak buah masing-masing.


Hari Antikorupsi, Firli Bahuri Ajak Publik Agar Korupsi Tak Lagi Dianggap Budaya

16 Desember 2020

Hari Antikorupsi, Firli Bahuri Ajak Publik Agar Korupsi Tak Lagi Dianggap Budaya

Firli Bahuri harapkan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2020 dilakukan dengan kesadaran masyarakat agar korupsi tidak lagi dianggap sebagai budaya