Selasa, 22 September 2020

Kenaikan Tarif Telepon Resmi Ditunda

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah dan DPR sepakat menunda kenaikan tarif telepon. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan, Agum Gumelar, dalam Rapat Konsultasi dengan DPR, di ruang Komisi VI gedung DPR/MPR, Rabu (15/1) malam. Tadi, setelah melihat kalkulasi yang ada, dari seluruh rakyat Indonesia sebanyak 210 juta, pemakai teleponnya cuma 3,7 persen. Pak Agum menyatakan, kenaikan tarif telepon bisa ditunda, ujar Wakil Ketua Fraksi PDI-Perjuangan, Panda Nababan, kepada wartawan, di sela-sela pertemuan. Dijelaskan, saat ini pertemuan diskors selama setengah jam, terhitung dari pukul 22.35 WIB. Skorsing itu diminta pemerintah untuk memanfaatkannya sebagai lobi, menghitung angka-angka, dan bagian mana saja yang bisa ditunda. Panda menjelaskan, selain penundaan kenaikan tarif telepon, ada kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak juga bisa ditunda. Pasalnya, sesuai usul Ketua Komisi IX, Max Moein, dalam rapat itu, pemerintah bisa memanfaatkan stimulus pajak dengan tidak mengenakan 15 persen pajak kepada BBM. Kalau pajak BBM tidak dikenakan, harga bisa turun sekitar Rp 300 sampai Rp 400 perak, ujarnya. Mengenai kesepakatan penundaan kenaikan tarif telepon, Panda menuturkan, telepon tidak menyangkut langsung dengan APBN. Dengan penundaan itu, ia berharap rakyat bisa memahami adanya proyek-proyek pemerintah, seperti penambahan jaringan telepon ataupun listrik, urung dilaksanakan. Ditambahkan, pemerintah dalam rapat itu tidak keberatan bila ada beberapa tarif yang mengalami penundaan kenaikan. Menteri Keuangan melihat ada peluang yang bisa dipakai untuk mengurangi beban rakyat, ujarnya. Adanya penundaan kenaikan tarif telpon juga diungkap Ketua DPR, Akbar Tandjung. "Menhub (Agum Gumelar-Red) sendiri mengatakan untuk tahun 2003 kenaikan tarif telepon itu tidak akan diberlakukan," katanya. Tapi, untuk kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik, ia menyatakan pemerintah akan mencoba mengkaji kembali. Sebab itu, DPR memberikan waktu kepada pemerintah selama 30 menit (rapat di skorsing) untuk melakukan konsultasi di antara mereka. Mudah-mudahan saja ada suatu hasil yang menggembirakan, kata dia. Akbar sendiri melihat celah-celah penyesuaian harga BBM dan TDL masih ada. Tapi, dia belum bisa memastikan berapa besar porsi penurunan harga kedua komoditas itu. Tapi, tentu saja tetap dalam kerangka untuk menjamin efektivitas dari tugas-tugas pemerintah di bidang pembangunan. Jangan sampai penyesuaian itu menghambat pembangunan kita, tambahnya. Ketua DPR mengungkapkan, dalam rapat tadi, seluruh fraksi menghendaki harga BBM dan TDL ditinjau kembali. Berapa besar penurunan harga kedua komoditas itu, perhitungannya diserahkan kepada pemerintah. Dalam penurunan itu, dewan sendiri melihat dari berbagai aspek, terutama aspek politik dan aspirasi masyarakat. Karena itu, pemerintah diminta untuk menghitung kembali, ujar dia. Ditegaskan, adanya pembatalan kenaikan tarif telepon ataupun kalau jadi penyesuaian harga BBM dan TDL, masih memungkinkan bagi APBN 2003 mengalami penyesuaian. Kalau perubahan APBN baru diputuskan pertengahan tahun mendatang, tandas Akbar. Skorsing rapat konsultasi sudah selesai. Saat ini, rapat dilanjutkan untuk membahas kemungkinan-kemungkinan terhadap kenaikan harga BBM dan TDL. Sebelumnya, pemerintah, yaitu Menko Perekonomian, Menko Polkam, Menko Kesra, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan konsultasi selama 30 menit di ruang tamu Komisi VI. Rapat konsultasi itu sendiri membahas permintaan DPR mengenai penyesuaian harga BBM dan TDL. (Istiqomatul Hayati/Kurniawan - Tempo News Room)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Utak-atik Definisi Kematian Akibat Covid-19, Bandingkan dengan Uraian WHO

    Wacana definisi kematian akibat Covid-19 sempat disinggung dalam rakor penanganan pandemi. Hal itu mempengaruhi angka keberhasilan penanganan pandemi.