40 Negara Memiliki Undang-Undang Kebebasan Informasi
Rabu, 7 Maret 2007 22:47 WIB
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Rabu, 7 Maret 2007 22:47 WIB
Berita Selanjutnya
BCA Siapkan 68,8 Triliun menjelang Lebaran
1 menit lalu
Artikel Terkait
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
KSPI: Isu Pesangon Muncul Demi Rencana Revisi UU Ketenagakerjaan
9 September 2019
KSPI menuding isu pesangon didengungkan demi memuluskan Rencana Revisi UU Ketenagakerjaan.
Praktisi Hukum: Revisi UU Ketenagakerjaan untuk Gaet Investor
12 Juli 2019
Praktisi hukum menilai revisi Ketenagakerjaan sudah mendesak untuk mengembalikan minat investor asing untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia.
Apindo Jamin Revisi UU Ketenagakerjaan Tak Rugikan Buruh
11 Juli 2019
Perubahan Undang-undang Ketenagakerjaan diperlukan demi kepentingan dua belah pihak, pengusaha dan pekerja.
Menaker: Buruh Jangan Sedikit-sedikit Menolak
10 Juli 2019
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mempertanyakan penolakan koalisi buruh soal rencana Revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 soal ketenagakerjaan.
Alasan Hanif Dhakiri Berkukuh Revisi UU Ketenagakerjaan
10 Juli 2019
Revisi dinilai sebagai kebutuhan bersama agar RI bisa gesit merespon dinamika pasar kerja dengan membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik.
Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan, Ini Hal yang Disoroti Buruh
10 Juli 2019
Buruh menilai revisi UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan semangat Presiden Jokowi untuk membangun SDM secara utuh.
Dinilai Merugikan, Koalisi Buruh Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan
10 Juli 2019
Koalisi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak menolak rencana revisi Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
Revisi UU Ketenagakerjaan, Menteri Hanif: as Soon as Possible
24 Juni 2019
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan rencana revisi UU Ketenagakerjaan adalah upaya mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan lebih adaptif.
Pengusaha Desak Revisi Aturan Tenaga Kerja
25 Januari 2010
Revisi itu perlu dilakukan agar investasi yang masuk bisa menyerap banyak tenaga kerja.
Malaysia Harus Selektif dalam Mendeportasi Tenaga Kerja
27 Maret 2007
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno meminta Perdana Menteri Malaysia memberikan pemutihan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di sana sebelum melakukan deportasi.