Pemerintah Baru Sadar Jika Ekspor Pasir Merusak Lingkungan

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi menyatakan ekspor pasir ke Singapura bukan perkara politis. "Ini murni masalah lingkungan dan ekonomi. Tidak ada hubungannya dengan wilayah politis seperti ekstradisi maupun pertahanan," ujar Freddy di Jakarta hari ini.Penegasan dia disampaikan dalam lokakarya nasional di bidang rancangan undang-undang dan peraturan daerah tentang pengelolaan wilayah pesisir. Ekspor pasir ke Singapura, kata Freddy, bukanlah halyang baru. "Itu kebijakan lama sebelum ada pengendali dan pengawas pengusahaan pasir laut," ujarnya. Ekspor pasir berlangsung sejak 1973. Pada saat itu pemerintah belum menyadari dan memahami dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.Setelah Pulau Nipa di Desa Pemping, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, terancam hilang, pemerintah baru sadar jika penambangan pasir berakibat buruk pada lingkungan. Begitu pula dengan pulau-pulau kecil tak berpenghuni yangberbatasan dengan Singapura, 80 persen merupakanbatuan karang mati dan 20 persen batuan berpasir. Luasdataran lonjong ini sekitar 60 hektare. Munculnya penambangan pasir, terjadilah abrasi yang mengancam tenggelamnya pulau di tengah pelayaran lalu lintas internasional dengan frekuensi kapal tinggi. "Untuk reklamasi dibutuhkan dana Rp 320 miliar," ujarnya.Reh Atemalem Susanti