Lahan Pemerintah Kota Surabaya 5,13 Juta Meter Tak Bersertifikat

TEMPO Interaktif, Surabaya:Lahan seluas 5,13 juta meter persegi milik Pemerintah Kota Surabaya belum memiliki sertifikat. Sebagian besar lahan ini telah dikuasai pihak ketiga, baik pengusaha maupun warga.Anggota Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Ahmad Jabir mengatakan, hingga saat ini Pemerintah Kota Surabaya belum mengurus sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional. "Jika ini dibiarkan, lahan itu bisa lepas ke tangan investor tanpa memberi banyak kemanfaatkan bagi masyarakat Surabaya," katanya saat dihubungi, Selasa. Jabir mengungkapkan hal ini berdasarkan surat dari Badan Pemeriksa Keuangan tentang hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Kota Surabaya yang turun pada pertengahan Februari ini. Ia juga menyoroti lahan pemerintah kota Surabaya yang telah dikuasai pihak ketiga melalui perjanjian sewa-menyewa dan tukar guling. Selama ini, perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Kota Surabaya dan pengembang tidak memiliki kejelasan status. Penyewa juga menunggak uang sewa mencapai Rp 660 miliar. "Ini kan bisa digunakan untuk pengadaan Kartu Tanda Penduduk dan akta kelahiran gratis. Jadi warga tidak terbebani," ungkapnya. Ia tidak merinci lahan di mana saja yang sekarang dalan penguasaan pihak ketiga dan tidak memiliki status. "Kami masih terus melakukan identifikasi dan nanti akan kami sampaikan ke masyarakat," katanya. Sekretaris Dua Pemerintah Kota Surabaya Mukhlasudin mengatakan, penataan aset pemerintah Kota Surabaya ini menjadi prioritas Pemerintah Kota Surabaya. Kini, kata dia, pihaknya sedang melakukan inventarisasi terhadap asset-aset itu. "Ini untuk mengamankan agar aset milik pemerintah kota tidak lepas ke pihak lain," katanya. Sunudyantoro