Kejaksaan Terima Surat Kuasa Khusus Gugat Soeharto
Kamis, 1 Februari 2007 19:45 WIB
Bagikan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Kejaksaan Agung sudah menerima surat kuasa khusus dari presiden untuk melakukan gugatan perdata terhadap Yayasan Supersemar dan enam yayasan Soeharto lainnya. ”Surat itu diterima pada Kamis (1/2) pagi saat bertemu presiden,” ujar Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh seusai acara pelepasan masa jabatan Wakil Jaksa Agung Basrief Arief di Jakarta, Kamis (1/2).Kendati begitu, Abdul Rahman mengatakan, kejaksaan belum bisa memastikan waktu dan tempat pendaftaran gugatan perdata itu. Dia menegaskan, terpenting bagi kejaksaan adalah dengan adanya surat kuasa khusus itu menunjukkan bahwa kejaksaan bisa mewakili pemerintah mengajukan gugatan terhadap tujuh yayasan Soeharto atas dugaan penyalaahgunaan dana pemerintah secara perdata. ”Intinya menunjukkan bahwa kami berwenang,” ujarnya.Sandy Indra Pratama
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Jaksa Minta Hakim Kabulkan Gugatan Supersemar
11 Maret 2008
Jaksa Minta Hakim Kabulkan Gugatan Supersemar
Sidang lanjutan gugatan perdata pemerintah terhadap Yayasan Supersemar dan bekas presiden Soeharto, Selasa (11/3), memasuki agenda kesimpulan. Masing-masing pihak yakni jaksa pengacara negara dan pengacara Yayasan Supersemar mengajukan kesimpulan atas sidang gugatan perdata tersebut.
Korban Rezim Orde Baru Tuntut Proses Hukum
27 Januari 2008
Korban Rezim Orde Baru Tuntut Proses Hukum
Meski mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya mantan Presiden Soeharto, para korban rezim Orde Baru tetap menuntut pemerintah menjalankan kewajiban untuk penyelesaian hukum bagi Soeharto.
Soeharto Hanya Bisa Mengangguk dan Menggeleng
12 Januari 2008
Soeharto Hanya Bisa Mengangguk dan Menggeleng
Christian menambahkan, Soeharto belum pernah berhenti bernafas seperti yang pernah diberitakan sebelumnya.
Ali Wardhana Jadi Saksi Jaksa Dalam Kasus Soeharto
20 November 2007
Ali Wardhana Jadi Saksi Jaksa Dalam Kasus Soeharto
Ali mengaku sempat menolak untuk perintah Soeharto yang dikemas dalam peraturan pemerintah dalam pengucuran dana BUMN ke yayasan.
Dokumen Asli Kasus Soeharto Justru Dititipkan ke Yayasan Suharto
8 Juni 2007
Dokumen Asli Kasus Soeharto Justru Dititipkan ke Yayasan Suharto
Bekas jaksa penuntut umum kasus Soeharto, Muchtar Arifin, mengatakan dokumen asli perkara pidana dugaan korupsi yayasan yang pernah dipimpin bekas presiden Soeharto tidak hilang. "Dokumen itu dititipkan ke manajemen (yayasan) tempat dokumen itu disita," ujar Muchtar seusai salat Jumat di Kejaksaan Agung, Jumat (8/6).
Aset Yayasan Soeharto Bisa Disita Sebelum Proses Pengadilan
6 April 2007
Aset Yayasan Soeharto Bisa Disita Sebelum Proses Pengadilan
Pemerintah bisa melakukan penyitaan terhadap aset tujuh yayasan Soeharto sebelum proses pengadilan berlangsung. Menurut ahli hukum administrasi negara dari Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, penyitaan perlu dilakukan secepat mungkin untuk mencegah harta dilarikan.
Yayasan Supersemar Milik Suharto Digugat Perdata Bulan Ini
8 Februari 2007
Yayasan Supersemar Milik Suharto Digugat Perdata Bulan Ini
Yayasan Supersemar yang didirikan oleh mantan Presiden Suharto dalam bulan ini segera digugat secara perdata melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Berkas Soeharto Masih di Tangan Jaksa Agung
25 Januari 2007
Berkas Soeharto Masih di Tangan Jaksa Agung
Berkas gugatan perdata kejaksaan terhadap yayasan yang dipimpin mantan presiden Soeharto masih di tangan Jaksa Agung.
Presiden Akan Berikan Surat Kuasa Kepada Kejaksaan
24 Januari 2007
Presiden Akan Berikan Surat Kuasa Kepada Kejaksaan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan surat kuasa khusus kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan gugatan perdata terhadap kasus yayasan milik Soeharto.
Kejaksaan Rampungkan Gugatan Perdata Soeharto
9 Januari 2007
Kejaksaan Rampungkan Gugatan Perdata Soeharto
Kejaksaan Agung telah merampung draf gugatan perdata terhadap mantan Presiden Soeharto dalam kasus tujuh yayasan. Direktur Perdata pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Yoseph Suardi Sabda, mengatakan bahwa draf berkas gugatan itu sudah diserahkan kepada Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh.
