Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan hak uji materi dan formil lima undang-undang yang berkaitan dengan hak pilih TNI/Polri dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden, serta pemilihan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Komisaris Besar Polisi (Purn) H.M.Sofwat Hadi selaku pemohon tidak dapat diterima. ”Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing),” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie saat membacakan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (18/1). Komisaris Besar Polisi (Purn) H.M.Sofwat Hadi yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Kalimantan Selatan mengajukan hak koreksi terhadap pasal 64 dan 145 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD; Pasal 102 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; Pasal 230 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; pasal 28 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan pasal 39 (4) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Sofwat menilai kelima undang-undang itu merugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Anggota majelis konstitusi, Achmad Roestandi, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa emohon adalah pensiunan anggota Polri. Maka, kata hakim, menjadi pertanyaan apakah pensiunan anggota Polri secara hukum memiliki kualifikasi yang sama dengan anggota Polri yang masih aktif.Menurut Achmad, pemohon tidak dapat bertindak seakan-akan anggota Polri aktif. Selain itu, kata Achmad, sebagai pensiunan anggota Polri, pemohon juga tidak dapat mengatasnamakan anggota Polri yang masih aktif. ”Menurut sistem hukum yang berlaku pensiunan tentara atau polisi tidaklah sama statusnya dengan tentara atau polisi aktif,” ujar Achmad.Achmad menambahkan, kalaupun permohonan pemohon untuk membatalkan kelima undang-undang itu dikabulkan, hal tersebut tidak akan memulihkan hak konstitusional pemohon yang pernah merasa dirugikan ketika pemohon hendak mengajukan diri sebagai calon anggota DPD Kalimantan Selatan harus mengundurkan diri dari kepolisian dengan hak pensiun.Dalam pembacaan putusan, Achmad mengatakan, pengujian pasal 145 Uundang-Undang Pemilu dan pasal 102 undang-undang Pemilihan Presiden bersifat einmalig atau hanya berlaku untuk pemilihan umum dan pemilihan presiden pada 2004. ”Sekiranya kedua ketentuan itu dinilai merugikan pemohon dan bertentangan dengan konstitusi, hal tersebut tidak akan memberikan pengaruh apapun terhadap kepentingan konsitusional pemohon," ujar Achmad.Menanggapi putusan itu, Sofwat mengatakan akan mengajukan permohonan hak uji materi dengan membawa mandat dari anggota polisi atau TNI yang masih aktif. ”Saya akan mencari mandat terlebih dulu, kemudian akan kami ajukan kembali,” ujarnya usai sidang.Sofwat menambahkan, pengajuan permohonan hak uji materi akan dilakukan sebelum pelaksanaan Pemilu 2009. ”Kami usahakan secepatnya," ujarnya. Menurut Sofwat, majelis hakim belum menyentuh esensi dari permohonannya yaitu kejelasan kedudukan hak pilih TNI/Polri dalam pemilu.Dalam persidangan yang berlangsung selama 30 menit ini dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi, pemohon dan perwakilan dari pemerintah yaitu M.Fachruddin, staf ahli hukum Departemen Pertahanan dan Mualimin Abdi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.Rini Kustiani
Iklan
