Menhan Soal Tragedi 1965: Sudah Diam Semua, Tutup Buku Buat Baru

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, melihat pesawat terbang tanpa awak, di Lapangan Terbang Rumpin Airfield, Bogor, 27 Juli 2017. Drone Rajawali 720 memiliki kemampuan terbang mencapai durasi 24 jam, dengan radius jelajah 20 kilometer hingga 1000 km. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, melihat pesawat terbang tanpa awak, di Lapangan Terbang Rumpin Airfield, Bogor, 27 Juli 2017. Drone Rajawali 720 memiliki kemampuan terbang mencapai durasi 24 jam, dengan radius jelajah 20 kilometer hingga 1000 km. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta --Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meminta jangan ada pihak yang memancing untuk mengungkit sejarah peristiwa 1965. Dia menegaskan yang bersalah dalam kasus tersebut adalah  pemberontak.

    "Yang berontak itu pasti salah. Jadi enggak usah dihadapkan benar-benaran lagi. Kalau diungkit-ungkit ada reaksi lain," kata Ryamizard saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu, 20 September 2017.

    Baca: 43 Jam yang Mencekam di Kantor YLBHI Jakarta

    Pernyataan Ryamizard itu menjawab pertanyaan soal kasus pengepungan kantor YLBHI-LBH Jakarta pada Ahad lalu. Pengepungan oleh massa anti-PKI itu  sebagai protes digelarnya acara diskusi bertajuk pelurusan sejarah 1965 yang di kantor YLBHI.

    Ryamizard meminta tidak ada lagi acara semacam itu. "Sudahlah jangan cari gara-gara, jangan mancing-mancing. Sudahlah biarkan saja yang dulu-dulu," kata dia.

    Simak: Bamus Betawi Sebut Ojek Online Ganas di Rusuh YLBHI

    Pengungkitan kembali peristiwa 1965, kata Ryamizard, hanya akan menimbulkan reaksi balik dari kelompok yang bersebrangan. Menurut Ryamizard perdebatan peristiwa 1965 sebaiknya diakhiri.

    "Mari kita ke depan, jangan inilah, HAM-lah, apa dibubarkan. Ini memancing-mancing namanya. Enggak boleh, sudah diam semua, tutup buku buat yang baru," kata Ryamizard.

    AMIRULLAH SUHADA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.