Sebut Bantuan Rohingya Pencitraan, Prabowo Diminta Tak Main Cap

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR Sidarto Danusubroto. ANTARA FOTO/Andika Wahyu

    Ketua MPR Sidarto Danusubroto. ANTARA FOTO/Andika Wahyu

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto membantah pernyataan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto atau Prabowo yang mengatakan bantuan pemerintah pada etnis Rohingya merupakan pencitraan. Sidarto mengingatkan agar tidak gampang memberi cap negatif pada upaya yang dilakukan pemerintah.

    "Tolong dikesampingkan cap-cap itu, tolong biarkan beliau bekerja dulu," kata Sidarto di kantor Wantipres, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Senin, 18 September 2017, menanggapi pernyataan Prabowo soal bantuan pemerintah ke Rohingya.

    Baca juga: Prabowo Sebut Kirim Bantuan ke Rohingya Itu Pencitraan

    Pada Sabtu lalu dalam aksi Bela Rohingya 169 di Jakarta, Prabowo mengatakan bantuan ke Rohingya tak lebih dari pencitraan. Menurut dia, Indonesia sejatinya bisa menghentikan pembantaian etnis Rohingya hingga tuntas.

    Menurut Sidarto, dia mengenal Jokowi sebagai orang yang punya prinsip kerja-kerja-kerja. Jokowi juga dianggap sebagai orang yang sederhana dan tidak macam-macam, tapi kerap dicap.

    Sidarto meminta semua pihak memberi kesempatan Jokowi untuk bekerja dalam memimpin bangsa. "Beliau ini kan ditunjuk rakyat untuk bekerja selama lima tahun. Kan kita semua tahu bahwa harus ada sikap kesabaran konstitusional. Jangan main cap yang tak jelas," kata politisi PDIP ini.

    Pemerintah Indonesia sebelumnya menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk etnis Rohingya yang mengungsi di Bangladesh. Bantuan yang dikirimkan meliputi beras, makanan siap saji, family kit, tanki air, tenda pengungsi, serta selimut.

    Dalam aksi pada Sabtu lalu, Prabowo menyampaikan Indonesia harus mengoreksi diri sendiri terlebih dahulu dan menjadi kuat agar disegani dunia internasional. Bila Indonesia lemah, imbauan apa pun untuk menghentikan pembantaian etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar, tidak akan diperhatikan dunia. "Kalau diri sendiri enggak beres, gimana mau didengar bangsa lain," tuturnya.

    AMIRULLAH SUHADA | AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.