INFO MPR - Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan metode outbound untuk kalangan mahasiswa yang berlangsung sejak 15 September 2017 di Palembang, Sumatera Selatan, berakhir pada Minggu, 17 September 2017. Sebanyak 100 peserta dari 22 perguruan tinggi di Sumatera Selatan ini segera kembali ke kampusnya masing-masing, dengan membawa bekal ilmu yang mereka peroleh selama mengikuti kegiatan Sosialisasi Empat Pilar.
Ketua Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR Ahmad Basarah menutup secara resmi kegiatan ini. Hadir juga dalam acara ini anggota MPR Fraksi Partai Golkar, H. Hardisoesilo, anggota MPR Kelompok DPD, Intsiawati Ayus, Wakil Rektor III Bidang Pendidikan UIN Raden Fatah Roro Rina Antasari, Kepala Biro Persidangan dan Sosialisasi Setjen MPR Tugiyana, Kepala Biro Administrasi dan Pengawasan Setjen MPR Suryani, para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah, serta para pimpinan perguruan tinggi se-Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam pidatonya, Ahmad Basarah menuturkan Sosialisasi Empat Pilar sudah dilakukan sejak 2012. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, yang wajib disosialisasikan waktu itu adalah pasal-pasal dalam UUD Tahun 1945 yang telah diubah. Akan tetapi Ketua MPR RI periode 2009-2014 Taufik Kiemas menganggap ada yang lebih penting untuk disosialisasikan kepada bangsa Indonesia daripada sekadar UUD hasil perubahan. Menurut Basarah, hal itu tak lain adalah Pancasila sebagai Dasar Negara dan dalam perkembangannya diperkuat lagi dengan NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika.
Jadi, ada empat yang harus disosialisasikan pada periode kepemimpinan MPR Taufik Kiemas, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal. “Kalau sebelumnya menggunakan istilah Sosialisasi Putusan MPR dan Ketetapan MPR, untuk selanjutnya, karena ada empat yang harus disosialisasikan maka diberi nama Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,” katanya.
Pimpinan MPR waktu itu menganggap perlu sosialisasi secara mendalam tentang prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara yang bernama Pancasila, sebagai akibat di era reformasi telah terjadi penyampingan Pancasila dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Basarah, hal itu terjadi karena di awal reformasi, kaum reformis telah membuat hipotesis yang keliru. Bahwa Presiden Soeharto yang telah berkuasa 32 tahun dengan sistem otoritarianisme itu jatuh karena Pancasila, karena P-4, dan karena kegiatan lain yang mengatasnamakan Pancasila.
Kemudian, lanjut Basarah, serta-merta ada Sidang Istimewa MPR di tahun 1999 yang mencabut TAP MPR Nomor II Tahun 1978 tentang Pedoman Pengalaman Penghayatan Pancasila (P4). Tidak ada lagi P4, lalu tidak berhenti di situ. Setelah P4 dicabut, BP-7 sebagai badan yang secara khusus bertanggung jawab untuk menyosialisasikan dan membangun mental ideologi pun dibubarkan. Berikutnya mata pelajaran Pancasila dalam UU Sisdiknas juga dicabut sebagai mata pelajaran pokok. “Maka sempurnalah upaya memisahkan bangsa Indonesia dari ideologinya sendiri,” ujarnya.
Atas dasar itulah maka MPR pada 2014 mengambil inisiatif Pancasila harus dihidupkan kembali. “Maka beruntunglah adik-adikku, para dosen, pengajar, di Sumatera Selatan ini, khususnya di Palembang. Karena tokoh yang menghidupkan kembali Pancasila dan disosialisasikannya kembali melalui program Sosialisasi Empat Pilar ketika MPR dipimpin Wong Kito Galo bernama H. Taufik Kiemas, almarhum,” ucapnya disambut tepuk tangan para peserta.
Menurut Basarah, tanggung jawab melaksanakan sosialisasi ini ada pada lembaga eksekutif. Namun karena sebelumnya tidak ada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah, maka berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 Huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2017 tentang MD3 maka anggota MPR RI wajib melaksanakan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar, yang salah satu metodenya adalah outbound.
Namun sejak 7 Juni lalu, pemerintah telah membentuk badan khusus untuk melaksanakan sosialisasi Pancasila yang diberi nama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP). Badan ini dipimpin Yudi Latief. Dengan demikian, saat ini, ada dua lembaga negara yang melaksanakan tanggung jawab sosialisasi ideologi bangsa Pancasila. Pertama MPR, payung hukumnya UU MD3, kedua UKP PIP dengan payung hukumnya Perpres 53 Tahun 2017. “Keduanya punya payung hukum dan kita akan bekerja sama untuk memantapkan ideology Pancasila,” tuturnya.
Kepada para peserta sosialisasi, Basarah berharap semua materi yang telah didapatkan hendaknya tidak berhenti sampai di sini. Karena tidak mungkin ideologi Pancasila yang menjadi panduan hidup berbangsa dan bernegara hanya disosialisasikan MPR dan UKP PIP saja, tetapi pemantapan ideologi bangsa semacam ini adalah tanggung jawab bersama. Karena pelestarian negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini hanya bisa dijamin kepastiannya dan kelanggengannya kalau pemimpinnya mengenal jati diri bangsanya sendiri, termasuk mengenal ideologi bangsanya sendiri. “Sebab, tidak ada negara besar di dunia yang bangsanya tidak mengenal jati diri bangsanya sendiri,” katanya. (*)
