NU: Film G 30S PKI Hanya Cocok untuk Masa Orde Baru yang Tertutup

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Adegan film Penumpasan Penghiatan G30S/PKI. journalbali.com

    Adegan film Penumpasan Penghiatan G30S/PKI. journalbali.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai film Pengkhianatan G 30S PKI tidak cocok untuk situasi saat ini yang terbuka. Ketua Bidang Kebudayaan dan Hubungan antar-Umat Beragama PBNU Imam Aziz mengatakan film itu mungkin hanya efektif pada zaman Orde Baru yang serba tertutup.

    "Kalau diputar sekarang, mungkin banyak yang akan tertawa terbahak-bahak." Imam menyampaikannya melalui pesan teks kepada Tempo, Ahad, 17 September 2017 sehubungan dengan rencana TNI Angkatan Darat untuk memobilisasi masyarakat menonton kembali film Pengkhianatan G 30S PKI.

    Baca:TNI Ajak Tonton Film G 30S PKI, PBNU: Tak Cocok ...

    TNI AD telah menginstruksikan seluruh prajuritnya untuk menggelar nonton bareng film Pengkhianatan G 30S PKI. Instruksi yang ditujukan untuk seluruh jajaran TNI AD di daerah ini menyebar lewat pesan pendek.

    Langkah itu mendapatkan kritik PBNU. "Itu film propaganda yang dipaksakan untuk membenarkan versi tentara tentang peristiwa 1965."

    Film yang dibuat oleh sutradara Arifin C.Noer pada 1984 itu dinilai Imam sebagai film horor murahan. Menurut dia, semua sudah terbuka siapa dalang gerakan yang menyebabkan terbunuhnya tujuh jenderal TNI AD itu. Begitu juga dengan peristiwa lanjutannya dengan korban ratusan ribu bahkan jutaan orang yang dianggap anggota dan simpatisan PKI. "Semua sudah enggak rahasia lagi," kata dia.

    Baca juga: KPK : Ada Pola Fee 10 Persen dalam Korupsi Proyek Pemerintah

    Jika pemerintah tidak mau mengakui fakta-fakta itu, hal itu menjadi urusan pemerintah. "Tapi rakyat sudah tidak percaya kebohongan yang dibuat rezim Orde Baru," kata Imam.

    Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Wuryanto mengatakan pemutaran film G 30S PKI  ini penting untuk mengajak generasi muda membaca sejarah. Ia menilai, sejak era reformasi sejarah, Pancasila, dan budi pekerti kurang diajarkan di bangku sekolah. Dia juga menyebutkan sejumlah alasan lain yang mendasari lembaganya perlu mengajak masyarakat menonton film itu.

    AMIRULLAH SUHADA | BUDIARTI UTAMI PUTRI




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.