WALHI: Pembubaran Seminar Sejarah 1965 Mengancam Demokrasi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan polisi memblokade kantor LBH Jakarta, yang sedianya akan melakukan seminar sejarah 1965 bertajuk `Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/66`, Jakarta Pusat, 16 September 2017. Maria Fransisca.

    Puluhan polisi memblokade kantor LBH Jakarta, yang sedianya akan melakukan seminar sejarah 1965 bertajuk `Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/66`, Jakarta Pusat, 16 September 2017. Maria Fransisca.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) turut bersuara atas tindakan Kepolisian membubarkan seminar Sejarah 1965 yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Sabtu, 16 September 2017. Kepolisian beralasan acara tersebut tidak memiliki izin. Dalam pernyataan tertulisnya, WALHI menganggap tindakan tersebut mencerminkan watak aparat kepolisian yang militeristik dan anti-demokrasi.

    "Aparat kepolisian telah memperlihatkan watak aslinya," demikian pernyataan resmi WALHI dalam pernyataan tertulis yang mewakili 29 direktur WALHI dari seluruh Indonesia, Ahad, 17 September 2017.

    WALHI mengingatkan Kepolisian bahwa LBH Jakarta turut berjasa sebagai bagian dari gerakan yang mendorong reformasi di sektor keamanan. Salah satunya dengan mendorong Kepolisian untuk pisah dari TNI dengan semangat untuk mengayomi masyarakat.

    Baca: Begini Kronologi Pelarangan Seminar Sejarah 1965 di LBH Jakarta

    WALHI menggangap LBH merupakan rumah demokrasi yang dibangun dari gerakan rakyat. "Tempat bagi petani, nelayan, masyarakat adat, buruh, perempuan, kelompok miskin kota, dan kelompok marjinal lainnya yang biasa menjadi korban ketidakadilan hukum dan pembangunan," demikian tulis WALHI. WALHI juga menganggap LBH berperan dalam  kemajuan penegakan hak asasi manusia.

    Menurut WALHI, tindakan Kepolisian yang membubarkan seminar Sejarah 1965 merupakan preseden buruk negara. WALHI menganggap negara menggunakan kekuasaannya untuk membungkam organisasi masyarakat sipil, membungkam kebebasan berorganisasi, berserikat dan berkumpul. "Bangsa ini seperti dibawa kembali ke arah rezim orde baru, darurat demokrasi," ujar WALHI.

    Karena itu, WALHI meminta Presiden Jokowi untuk mengambil tindakan tegas atas kesewenangan aparat keamanan baik polisi maupun militer. WALHI juga meminta Presiden Jokowi melindungi setiap orang atas hak konstitusionalnya untuk berserikat dan berkumpul sesuai Undang-Undang Dasar 1945. "Jika tidak, artinya Presiden membawa bangsa ini kembali ke masa rezim otoritarian," ujar WALHI.

    Baca: Tuduhan Deklarasi PKI di Seminar Sejarah 1965

    Seminar bertajuk "Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966" gagal dilaksanakan lantaran sejak Sabtu pagi 30 anggota polisi dari Polsek Menteng dan Polda Metro Jaya menutup akses jalan menuju kantor LBH Jakarta yang terletak di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Selain masalah izin dari kepolisian, turut terjadi aksi penolakan di depan kantor LBH oleh organisasi kemasyarakatan Laskar Merah Putih. Seminar Sejarah 1965 dianggap berbau Partai Komunis Indonesia (PKI).

    M. YUSUF MANURUNG


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.