UKP-PIP Menilai Pancasila Belum Menjadi Landasan Masyarakat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dewan Pengarah dan satu Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) dalam pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 7 Juni 2017. Unit ini diisi oleh tokoh-tokoh seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. TEMPO/Subekti.

    Dewan Pengarah dan satu Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) dalam pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 7 Juni 2017. Unit ini diisi oleh tokoh-tokoh seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Unit Kerja Presiden Pembinan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) mempunyai tugas untuk meluruskan ideologi Pancasila. Sebab, saat ini ideologi Pancasila belum bisa menjadi referensi dan preferensi. Padahal, seharusnya Pancasila menjadi etos.

    "Pancasila belum menjadi landasan, tetapi baru menjadi diskursus publik," kata Deputi I UKP-PIP, Anas Saidi, dalam diskusi di Universitas Jakarta Sabtu, 16 September 2017.

    Baca juga: Megawati Peragakan Salam Pancasila di Hadapan Pelajar

    Anas menegaskan pentingnya Pancasila menjadi sebuah landasan di masyarakat. "Tugas dari UKP adalah merumuskan hal-hal yang tidak sesuai dengan Pancasila," kata dia.

    Menurut Anas, Pancasila di sini sebagai ideologi yang memuat Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, kata dia, hal ini harus diparadigmakan menjadi landasan bernegara dan berkehidupan di masyarakat. "Intinya, adalah UUD 1945 adalah sebuah konsensus politik, tentu harus kita paradigmakan," ujar dia.

    Anas menambahkan, UKP-PIP bertugas agar Pancasila dapat dilaksanakan dan merakum seluruh elemen masyarakat yang berbeda-beda. Di Indonesia, Pancasila harus bisa menjadi ideologi yang mengevaluasi mana nilai-nilai yang bersebrangan dengan Pancasila itu.

    "Di Indonesia problem semi abadi yang belum terselesaikan sampai saat ini adalah hubungan antara agama, Pancasila dan demokrasi," ucap Anas.

    Simak pula: Ketua Umum PPP Bicara Pancasila, Agama dan Negara

    Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menambahkan Pancasila harus bisa menjadi ideologi yang digunakan secara riil. Menurut dia, Pancasila dapat menjadi ideologi yang menentukan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilainya. "Misalnya bagaimana Pancasila dalam pembentukan hukum. Bagaimana Pancasila dalam bidang ekonomi," kata Margarito.

    SYAFIUL HADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban dan Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

    Kepolisian menyebut enam orang menjadi korban ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan. Pelaku pengeboman mengenakan atribut ojek online.