Pakar Hukum Yakin MK Kabulkan Uji Materi Perpu Ormas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia saat melakukan aksi pencabutan perpu ormas di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, 16 Agustus 2017. Aksi ini dilakukan karena para buruh menganggap perpu ormas yang diterbitkan membatasi peran buruh dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi dan ancaman bagi demokrasi. TEMPO/Yovita Amalia

    Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia saat melakukan aksi pencabutan perpu ormas di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, 16 Agustus 2017. Aksi ini dilakukan karena para buruh menganggap perpu ormas yang diterbitkan membatasi peran buruh dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi dan ancaman bagi demokrasi. TEMPO/Yovita Amalia

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, menilai keputusan pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Organisasi Masyarakat tidak sesuai dengan keadaan. Menurut dia, penerbitan perpu itu tidak logis karena tidak dalam keadaan genting.

    "Menurut hukumnya harus ada kebutuhan yang sangat mendesak," ujar Margarito di Jakarta, Sabtu, 16 September 2017.

    Baca: Tunggu Waktu Pas, YLBHI Akan Gugat Perpu Ormas ke MK

    Mengeluarkan perpu karena kebutuhan mendesak itu harusnya saat kekosongan hukum. Margarito menjelaskan, ormas sudah diatur dalam undang-undang. "Hukum tidak ada, terjadi kekosongan? Kan ada UU Nomor 17 Tahun 2013," kata dia.

    Margarito menyebutkan, pemerintah tidak memanfaatkan UU Nomor 17 Tahun 2013 yang mengatur ormas. Dia menambahkan, pemerintah malah membuat perpu ormas dengan alasan kebutuhan mendesak. "Malah pemerintah membuat perpu, itu yang dipermasalahkan orang-orang sekarang."

    Baca juga:
    Siapa Pencuit Paling Doyan Bahas Film G 30 S PKI? Ini...
    Direktur PFN Akui Film G 30 S PKI Dibuat Sesuai Selera...

    Margarito berujar UU Nomor 17 Tahun 2013 yang mengatur ormas itu sangat Pancasila. Undang-undang itu memuat prosedur-prosedur yang mengedepankan dialog dengan ormas yang bermasalah dan itu mencerminkan demokrasi. "Ada peringatan satu, peringatan dua, peringatan tiga, hentikan kegiatan. Tidak berubah juga baru dibubarkan," ujar Margarito.

    Dia menegaskan, jika ormas melanggar hukum dan ideologi, bisa ditindak dengan menggunakan undang-undang lain. Bila ada indikasi menggulingkan pemerintahan, bisa ditindak dengan undang-undang maker, sedangkan apabila ada tindakan memecah belah dan diskriminasi, ditindak dengan undang-undang diskriminasi.

    Menurut Margarito, pengajuan uji materi tentang Perpu Ormas ini bisa kabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dia menjelaskan, dengan alasan-alasan tidak adanya keterdesakan dalam pembentukan perpu dan kekosongan hukum seperti yang disebutkan. "Rasanya iya (diterima) karena ya dengan pertimbangan-pertimbangan tadi."

    SYAFIUL HADI


  • MK
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.