Kata KPK Soal Duit Suap OTT Banjarmasin yang Besarnya Rp 150 Juta

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri) dan Alexander Marwata memberikan keterangan pers mengenai OTT di Bengkulu, di gedung KPK, Jakarta, 21 Juni 2017. KPK menetapkan empat orang tersangka OTT Bengkulu terkait kasus suap yakni Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, istri Gubernur Bengkulu Lily Mardani, Direktur Utama PT Mitra Statika Mitra Sarana (SMS) Jhoni Wijaya dan Direktur Utama PT Rico Putra Selatan (RPS) Rico Dian Sari. ANTARA FOTO

    Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri) dan Alexander Marwata memberikan keterangan pers mengenai OTT di Bengkulu, di gedung KPK, Jakarta, 21 Juni 2017. KPK menetapkan empat orang tersangka OTT Bengkulu terkait kasus suap yakni Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, istri Gubernur Bengkulu Lily Mardani, Direktur Utama PT Mitra Statika Mitra Sarana (SMS) Jhoni Wijaya dan Direktur Utama PT Rico Putra Selatan (RPS) Rico Dian Sari. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata tidak mempersoalkan uang suap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Banjarmasin yang hanya sebesar Rp 150 juta. Menurut Alex, KPK ingin memberikan pesan tertentu kepada masyarakat terkait OTT ini.

    Dua dari empat tersangka, kata Alex, adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang mendapat amanah dari masyarakat. "Tapi menyalahgunakan kepercayaan, itu pesan yg ingin disampaikan," kata Alex di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 14 September 2017.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat dari enam orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebagi tersangka. "Keempatnya diduga terlibat dalam kasus suap terhadap anggota DPRD dalam  persetujuan rancangan peraturan daerah (raperda)," kata Alex.

    Baca juga: OTT di Banjarmasin, KPK: Dugaan Suap Terkait Pembahasan Peraturan 

    Raperda yang dimaksud, kata Alex, adalah Raperda tentang penyertaan modal Pemerintah Kota Banjarmasin senilai 50,5 miliar kepada PDAM Banjarmasin. Raperda tersebut telah diketuk palu dan disetujui di tingkat panitia khusus (pansus) raperda.

    Keempat orang ini adalah Muslih, Direktur Utama PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Bandarmasih, Kota Banjarmasin, Trensis, Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih, Iwan Rusmali, Ketua DPRD Banjarmasin, dan Andi Effendi, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin yang juga Ketua Panitia Khusus dalam raperda tersebut.

    KPK, kata Alex, tidak berhenti pada suap Rp 150 juta saja. Menurut dia, penyidik KPK tengah menyelidiki dugaan suap yang melibatkan pihak lain di kabupaten tersebut. "Kami duga ada suap lain dari perusahaan-perusahaan daerah lainnya," kata Alex.

    Dalam OTT Banjarmasin ini, uang suap Rp 150 juta bersumber dari perusahaan rekanan PDAM, yaitu PT Chindra Santi Pratama. "Ini yang kami selidiki, jangan-jangan ada proyek lain yang diduga bermasalah," kata Alex

    FAJAR PEBRIANTO


  • KPK
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.