Akbar Tanjung: Surat Fadli Zon ke KPK Merupakan Bentuk Intervensi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung, mengatakan surat dari Dewan Perwakilan Rakyat ke Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) tentang permohonan penundaan pemeriksaan Setya Novanto dalam kasus e-KTP sebagai intervensi terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

    Ia menjelaskan tiap langkah yang Fadli Zon ambil tidak bisa dipisahkan dengan posisinya sebagai pimpinan lembaga negara. "Bisa diartikan bahwa kecenderungan untuk mencampuri atau mempengaruhi proses hukum yang berjalan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 September 2017.

    Demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, kata Akbar, seharusnya semua pihak menghormati KPK sebagai lembaga penegak hukum. Maka seharusnya DPR membiarkan saja penyidikan di KPK berjalan.

    Baca juga: Mantan Sekjen Kemendagri Akui Bertemu Setya Novanto Bahas e-KTP

    Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan semua pihak ingin KPK kuat dan mampu memberantas korupsi. "(Maka) Jangan ada upaya yang mengarah pada pelemahan KPK," ujarnya.

    Surat dari DPR tersebut keluar setelah Fadli Zon selaku Wakil Ketua DPR bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menerima permohonan dari Setya Novanto. Fadli berujar dalam hal ini posisi Setya Novanto sama seperti masyarakat biasa bukan seorang ketua DPR.

    Akbar menilai sebagai seorang warga negara Setya Novanto memang memiliki hak menyampaikan aspirasi ke parlemen. Namun di saat yang sama Setya Novanto harus sadar bahwa ia menjabat sebagai ketua DPR dan memiliki kedekatan dengan Fadli Zon.

    "Tapi apapun kedekatan itu tetap harus kita tempatkan hukum sesuai aturan yang ada. Kita serahkan pada proses hukum. Biar hukum yang berjalan," ujarnya.

    Akbar meminta Setya Novanto seharusnya menghindari manuver di area yang berpotensi terjadi konflik kepentingan. Pasalnya publik semakin cerdas dan kritis.

    AHMAD FAIZ

    Baca juga: Tragedi Debora: 3 Hal Mengindikasikan Rumah Sakit Lalai


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.