Jokowi: Hati-hati Kelola APBD atau APBN, Itu Adalah Uang Rakyat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi didampingi Menteri Luar Retno Marsudi menyaksikan pemberangkatan bantuan kemanusiaan untuk Rohingya, di Base Ops TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, 13 September 2017. Bantuan kemanusiaan ini ditujukan untuk para pengungsi di perbatasan Myanmar dan Bangladesh. TEMPO/Imam Sukamto

    Presiden Jokowi didampingi Menteri Luar Retno Marsudi menyaksikan pemberangkatan bantuan kemanusiaan untuk Rohingya, di Base Ops TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, 13 September 2017. Bantuan kemanusiaan ini ditujukan untuk para pengungsi di perbatasan Myanmar dan Bangladesh. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan para kepala daerah agar berhati-hati menggunakan anggaran. Peringatan Jokowi ini diungkapkan setelah pada Kamis, 14 September 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap lima orang.

    "Pertama, hati-hati dalam mengelola keuangannya. Baik APBD maupun APBN adalah uang rakyat, hati-hati. Yang kedua, yang berkaitan dengan gratifikasi hati-hati. Semuanya hati-hati," kata Jokowi di sela-sela kunjungan ke Pasar Baru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat, 15 September 2017.

    KPK pada Kamis malam menangkap lima orang, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin. "Kami konfirmasi, benar tim KPK telah melakukan OTT di Banjarmasin kemarin menjelang malam," kata Ketua KPK Agus Rahardjo melalui pesan singkat, Jumat, 15 September 2017.

    Agus menuturkan OTT dilakukan karena ada dugaan adanya transaksi terkait dengan proses pembahasan peraturan daerah setempat. Dalam operasi itu, tim mengamankan sejumlah uang.

    Baca juga: KPK Menangkap Tangan Anggota DPRD dan BUMD Banjarmasin

    Jokowi mengapresiasi penangkapan yang dilakukan KPK tersebut. "Ya, memang kalau ada bukti, ada fakta hukum di situ, saya kira bagus. Prestasi KPK kan memang di OTT," ujarnya.

    Presiden pun mempersilakan KPK untuk terus melakukan kegiatan penegakan hukum, termasuk OTT. "Yang tertangkap ya ditangkap. Ditangkap asal buktinya ada," ujar Jokowi.

    Lima orang yang diamankan dalam OTT KPK tersebut berasal dari DPRD Kota Banjarmasin, badan usaha milik negara, dan swasta. Mereka masih diperiksa di Polda Kalimantan Selatan.
    Kelimanya akan segera dibawa ke kantor KPK di Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut.

    Dalam waktu maksimal 24 jam, status pihak-pihak yang diamankan akan ditentukan. Pimpinan KPK akan melakukan konferensi pers pengumuman tersangka pada Jumat sore ini.

    ANTARA | JH



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Harley Davidson dan Brompton dalam Daftar 5 Noda Garuda Indonesia

    Garuda Indonesia tercoreng berbagai noda, dari masalah tata kelola hingga pelanggaran hukum. Erick Thohir diharapkan akan membenahi kekacauan ini.