BPS: Indeks Demokrasi Indonesia Menurun  

Reporter

Editor

Pakar hukum tata negara Refly Harun, juru bicara HTI Ismail Yusanto, politikus PPP Arsul Sani, dan Ketua Lakpesdam NU Rumadi dalam diskusi mengenai Perppu Ormas di Restoran Puang Ocha, Jakarta, 16 Juli 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks demokrasi Indonesia (IDI) pada 2016 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat IDI pada 2016 adalah 70,09 turun 2,73 poin dibandingkan dengan indeks pada 2015, yakni 72,82.

"Tingkat demokrasi Indonesia secara umum masih dalam kategori sedang," kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto dalam jumpa pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, Kamis, 14 September 2017.

Baca juga: Pengamat: Vonis Ahok Menunjukkan Demokrasi Indonesia Mundur

Kecuk mengatakan IDI adalah ukuran secara statistik yang mengukur tingkat kemajuan demokrasi Indonesia. Indeks ini dihitung dari tiga aspek, yaitu kebebasan sipil, hal-hak politik, juga lembaga demokrasi. Ketiga aspek itu terdiri atas 11 variabel dan 28 indikator.

Variabel dari aspek kebebasan sipil adalah kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, serta kebebasan dari diskriminasi. Variabel hal-hak politik meliputi hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan.

Baca juga: Selain Ujaran Kebencian, Pelintiran Kebencian Juga Berbahaya

Sedangkan, untuk variabel lembaga politik, meliputi pemilu yang bebas dan adil, peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, dan peradilan yang independen.

Dari variabel-variabel tersebut, didapat nilai indeks tiap-tiap aspek. Hasilnya, aspek kebebasan sipil adalah 76,45, aspek hak-hak sipil 70,11, serta aspek lembaga demokrasi 62,05. "Ketiga aspek IDI mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Penurunan terbesar terjadi pada aspek lembaga demokrasi," katanya.

Baca juga: Megawati Kecam Kelompok Radikal yang Ingin Menguasai Negara

Kecuk menerangkan indeks aspek kebebasan sipil pada 2016 menurun 3,85 poin dibanding pada 2015, indeks aspek hak-hak politik menurun 0,52 poin, juga indeks aspek lembaga demokrasi turun 4,82 poin.

IDI merupakan perhitungan indeks yang dilakukan BPS sejak 2009. Penelitian indeks demokrasi Indonesia ini melibatkan BPS, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, serta beberapa tim ahli dari perguruan tinggi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

AMIRULLAH SUHADA







Buka Suara Perbedaan Data Beras dari Kementan dan Bulog, Ini Penjelasan Lengkap BPS

7 jam lalu

Buka Suara Perbedaan Data Beras dari Kementan dan Bulog, Ini Penjelasan Lengkap BPS

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono buka suara ihwal perbedaan data pasokan beras di Kementerian Pertanian (Kementan) dan di Perum Bulog.


BPS Peringatkan Tren Inflasi Semakin Meningkat di Bulan Ini

10 jam lalu

BPS Peringatkan Tren Inflasi Semakin Meningkat di Bulan Ini

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono memperingatkan kenaikan inflasi akan semakin tinggi pada Desember 2022 ini.


Bapanas Sebut Pertimbangan Impor Beras Bukan Karena Persoalan Stok Tapi Harga

10 jam lalu

Bapanas Sebut Pertimbangan Impor Beras Bukan Karena Persoalan Stok Tapi Harga

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pasokan cadangan beras di Bulog kini tersisa 514 ribu ton dan perlu ditambah hingga 1,2 juta ton sampai akhir tahun.


Apindo Yakin Ekonomi RI 2023 5 Persen Lebih Meski Ketidakpastian Global Masih Sangat Tinggi

12 jam lalu

Apindo Yakin Ekonomi RI 2023 5 Persen Lebih Meski Ketidakpastian Global Masih Sangat Tinggi

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Hariyadi B. Sukamdani membeberkan proyeksi pertumbuhan ekononi Indonesia pada tahun 2023.


RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

15 jam lalu

RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

Dasco menerangkan bahwa pembuatan RKUHP dari waktu ke waktu dibahas dengan hati. Menurut dia, pasal-pasal yang kontroversial telah dikupas


AHY Berpendapat Masyarakat Indonesia Perlu Meningkatkan Literasi Politik

1 hari lalu

AHY Berpendapat Masyarakat Indonesia Perlu Meningkatkan Literasi Politik

Literasi politik, kata AHY, merupakan salah satu cara melawan cara-cara kotor dalam berpolitik di dalam negeri.


Ancaman Resesi, Kemenperin Dorong Optimalisasi Pasar Dalam Negeri

2 hari lalu

Ancaman Resesi, Kemenperin Dorong Optimalisasi Pasar Dalam Negeri

Kemenperin beberkan sejumlah upaya mendorong penggunaan produk dalam negeri untuk memperkuat ekonomi nasional di tengah ancaman resesi global.


Myanmar Tak Diundang Lagi ke Bali Democracy Forum

3 hari lalu

Myanmar Tak Diundang Lagi ke Bali Democracy Forum

Kementerian Luar Negeri RI dengan tanpa menyebutkan alasannya, memastikan Myanmar tidak diundang ke Bali Democracy Forum pekan depan.


Kunjungan Turis Meningkat 364,31 Persen, Paling Banyak dari Malaysia

3 hari lalu

Kunjungan Turis Meningkat 364,31 Persen, Paling Banyak dari Malaysia

Data BPS menunjukkan jumlah wisatawan asing atau turis yang masuk ke Indonesia mencapai 678,5 ribu pada Oktober 2022.


Umur Harapan Hidup Orang Jakarta Bertambah 1,29 Tahun Selama Satu Dekade, Jadi 73,32 Tahun

4 hari lalu

Umur Harapan Hidup Orang Jakarta Bertambah 1,29 Tahun Selama Satu Dekade, Jadi 73,32 Tahun

Umur harapan hidup orang Jakarta pada 2022 meningkat menjadi 73,32 tahun. Menunjukkan derajat kesehatan yang semakin membaik.