ICW Temukan Kecurangan dalam Pelaksanaan Program JKN  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang petugas menunjukan bentuk kartu Jaminan Kesehatan Nasional di RS Fatmawati, Jakarta (01/01). Mulai 1 Januari 2014, pemerintah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), JKN merupakan program jaminan kesehatan yang akan diterapkan secara nasional dan ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).  TEMPO/Dasril Roszandi

    Seorang petugas menunjukan bentuk kartu Jaminan Kesehatan Nasional di RS Fatmawati, Jakarta (01/01). Mulai 1 Januari 2014, pemerintah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), JKN merupakan program jaminan kesehatan yang akan diterapkan secara nasional dan ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis temuan kecurangan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ICW bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil di 15 provinsi menemukan ada 49 kecurangan selama Maret-Agustus 2017 dalam program JKN, khususnya yang menyangkut penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

    "Sebenarnya, pemerintah melalui JKN mencoba memenuhi jaminan kesehatan sebagai hak dasar masyarakat, tapi dalam implementasinya masih ada persoalan-persoalan," kata Koordinator Divisi Kampanye ICW Siti Juliantari dalam konferensi pers yang digelar di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Kamis, 14 September 2017.

    Tari menyampaikan ada sekitar 60 fasilitas kesehatan yang dipantau ICW bersama jaringan organisasi masyarakat sipil di daerah, yaitu 19 rumah sakit umum, 15 rumah sakit swasta, dan 26 puskesmas.

    Baca juga: ICW: Potensi Korupsi SDA Besar, tapi Sulit Diungkap

    ICW merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 dalam mengklasifikasikan fraud atau kecurangan. Dalam peraturan itu disebutkan fraud merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh peserta, petugas BPJS Kesehatan, pemberi layanan kesehatan, serta penyedia obat dan alat kesehatan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program jaminan kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan.

    Ada empat pelaku kecurangan menurut peraturan tersebut, yaitu peserta JKN, penyedia obat, petugas BPJS, fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, serta fasilitas kesehatan tingkat lanjut meliputi rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, dan klinik swasta.

    Jenis kecurangan yang lebih banyak terjadi di antara yang lain adalah penarikan biaya dari pasien yang seharusnya telah dijamin dalam biaya kapitasi dan/atau nonkapitasi sesuai dengan standar tarif yang ditetapkan. ICW menemukan lima kasus kecurangan ini terjadi di fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas.

    Namun, secara keseluruhan, pelaku yang paling banyak melakukan kecurangan adalah fasilitas kesehatan tingkat lanjut. ICW menemukan 23 dari total 49 kecurangan terjadi di tingkat ini.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.