Sabtu, 24 Februari 2018

MKD Sebut Fadli Zon Berpotensi Kena Penyalahgunaan Wewenang  

Oleh :

Tempo.co

Kamis, 14 September 2017 13:58 WIB
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • MKD Sebut Fadli Zon Berpotensi Kena Penyalahgunaan Wewenang  

    Setya Novanto (kanan) bersama Fadli Zon dalam jumpa pers terkait pertemuan dengan Donald Trump di Senayan, Jakarta, 14 September 2015. Proyek bersama Hary Tanoesoedibjo dan Donald Trump adalah pengelolaan resor di kawasan Lido, Bogor, Jawa Barat. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, Sarifuddin Sudding, mengatakan surat yang diteken Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengenai permintaan penundaan pemeriksaan KPK terhadap Setya Novanto berpotensi sebagai penyalahgunaan wewenang. Sebab, surat tersebut membawa nama kelembagaan, tapi tidak diputuskan lewat lembaga.

    "Saya kira, memang ketika yang bersangkutan mengirim surat secara institusi, ya, harus diambil keputusan secara kelembagaan. Apalagi ketika menggunakan atas nama DPR itu diputuskan, apakah itu lewat paripurna atau Bamus (Badan Musyawarah)," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 14 September 2017.

    Baca: Gerindra Sebut Surat untuk Setya Novanto Bukan Intervensi Hukum

    Sebelumnya, Fadli dilaporkan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia ke Mahkamah Kehormatan Dewan lantaran suratnya kepada KPK dianggap melanggar etika dan prosedur. Namun Fadli berdalih surat tersebut merupakan penyampaian aspirasi dari Setya selaku masyarakat biasa kepada KPK.

    Senada dengan Fadli, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga mengatakan surat tersebut hanya berisi aspirasi. Menurut dia, langkah itu tidak melanggar etik. "Enggak, itu kan cuma meneruskan surat," ujarnya.

    Baca: Alasan Fadli Zon Meneken Warkat DPR Soal Setya Novanto ke KPK

    Berkaitan dengan hal tersebut, Sarifuddin berpendapat, jika memang surat itu merupakan sebuah aspirasi, seharusnya disampaikan pribadi yang bersangkutan, bukan menggunakan institusi DPR, apalagi ditandatangani pimpinan DPR.

    "Kalau misalnya itu ada aspirasi dari anggota Dewan lewat DPR, Dewan paling tidak memberikan pengantar tentang adanya aspirasi anggota terhadap lembaga lain," ucapnya.

    Sejauh ini, menurut Sarifuddin, MKD belum akan melakukan pemanggilan terhadap Fadli Zon. Sebab, MKD masih menunggu pelapor melengkapi berkas-berkas pelaporannya.

    DIAS PRASONGKO


     

     

    Selengkapnya
    Grafis

    Ucapan Pedas Duterte, Memaki Barack Obama dan Dukung Perkosaan

    Presiden Filipina Rodrigo Duterte sering melontarkan ucapan kontroversial yang pedas, seperti memaki Barack Obama dan mengancam pemberontak wanita.