Jumat, 23 Februari 2018

KPK Ingatkan Demokrat: 32 Pesakitan Itu Aktor Politik

Oleh :

Tempo.co

Kamis, 14 September 2017 06:11 WIB
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • KPK Ingatkan Demokrat: 32 Pesakitan Itu Aktor Politik

    Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyambut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, sebelum mengikuti diskusi sistem integritas partai politik, di Kantor DPP Partai Dmeokrat, Jakarta, 13 September 2017. KPK bersama DPP Partai Demokrat menggelar diskusi untuk membahas sistem integritas partai politik dalam melaksanakan pengaturan dan penegakan kode etik, penataan sistem rekruitmen politik di parpol, sistem akuntabilitas pengelolaan dana dan keuangan parpol dalam rangka pencegahan korupsi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengelar pertemuan dengan elit pimpinan Partai Demokrat di Kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat di Jalan Proklamasi Jakarta, Rabu 13 September 2017. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan yang hadir dalam diskusi Sistem Integritas Partai Pmengapresiasi Partai Demokrat yang dinilai selangkah lebih maju dalam upaya membangun sistem integritas partai dengan mendirikan satu departemen yang khusus berhubungan dengan KPK.

    BACA: Di Depan SBY, Petinggi KPK Ini Puji Sistem Integritas Partai Demokrat

    Namun Basaria tetap mengingatkan pentingnya sistem integritas partai karena survei Indikator Politik Indonesia tahun 2016, partai merupakan lembaga yang tidak dipercaya. Ia juga memaparkan sejumlah survei lain yang menunjukkan bahwa publik memandang partai politik sebagai lembaga korup yang berakibat pada rendahnya partisipasi politik publik, yaitu di angka 64 persen dari target 75 persen.

    BACA: SBY Minta Presiden Jokowi Menolak Pelemahan KPK

    "Kita tahu 32 persen pesakitan di KPK itu merupakan aktor politik, kepala daerah 78 dan anggota legislatif pusat dan daerah ada 134 orang. Ini adalah update terkini bulan Juni 2017," kata Basaria di Partai Demokrat, Rabu 13 September 2017.

    Menurut Basaria, ada empat pembenahan yang perlu dilakukan partai politik, yaitu penerapan kode etik, rekrutmen dan kaderisasi, pendanaan partai politik, dan transparansi dan akuntabilitas keuangan.

    BACA: KPK Bicara Bangun Sistem Integritas Partai di Kantor Nasdem

    Terkait pendanaan partai, KPK turut mendukung pemerintah menaikkan dana partai politik dari Rp 108 menjadi Rp 1000 per suara sah, meski angka tersebut dinilai masih jauh dari nominal ideal. KPK juga merekomendasikan pembentukan Mahkamah Etik partai.

    Basaria mengatakan pihaknya siap mendampingi partai politik dalam pelaksanaan penerapan sistem integritas tersebut.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Selengkapnya
    Grafis

    Deretan Kasus Rizieq Shihab, 11 Tuntutan dalam 9 Bulan

    Kabar kepulangan Rizieq Shihab pada 21 Februari 2018 membuat banyak pihak heboh karena sejak 2016, tercatat Rizieq sudah 11 kali dilaporkanke polisi.