INFO NASIONAL - Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bertemu dengan Sekretariat Jenderal (Setjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di ruang GBHN, Gedung Nusantara V, kompleks MPR, Rabu, 13 September 2017. Pertemuan itu dihadiri Setjen MPR Ma’ruf Cahyono, Wakil Setjen MPR Selfi Zaini, Kepala Biro Persidangan Tugiyana, Kepala Biro Administarsi dan Pengawasan Suryani, serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat Siti Fauziah.
Dalam kesempatan itu asisten Deputi Kementerian Pendayagunaan, Natalina Sipayung, secara simbolik menyerahkan surat penugasan tim evaluator reformasi birokrasi Kementerian Pendayagunaan kepada Ma’ruf.
Baca Juga:
Ma’ruf mengatakan, pertemuan tersebut merupakan entry meeting dari tim Kementerian Pendayagunaan dengan Setjen MPR mengenai upaya Setjen MPR melakukan peningkatan kualitas reformasi birokrasi. “Kegiatan ini rutin digelar setiap tahun,” ujar Ma’ruf.
Ma’ruf berharap dari rutinitas tersebut, Kementerian Pendayagunaan bisa memberikan masukan dan arahan terkait dengan area-area yang memerlukan penguatan serta pengayaan sehingga reformasi birokrasi berjalan sesuai harapan demi mewujudkan pelayanan publik yang baik. “Juga untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Meningkatkan kapasitas organisasi terkait akuntabilitas kinerja,” katanya.
Ma’ruf menegaskan pihaknya menginginkan hasil reformasi birokrasi berjalan lebih baik. Untuk itu, Setjen MPR melakukan upaya-upaya terobosan dalam area-area reformasi birokrasi. “Hasil evaluasi yang lalu datanya belum maksimal sehingga evaluasi saat ini akan kita lakukan secara maksimal,” ucapnya.
Baca Juga:
Menurut Siti, pertemuan itu terkait dengan evaluasi sebelumnya, yakni Setjen MPR mendapat nilai yang belum membanggakan. Meski demikian, nilai yang belum membanggakan itu merupakan cambuk bagi Setjen MPR. “Dengan demikian, kita tersadar,” tuturnya.
Setjen MPR sudah melakukan semua kinerja reformasi birokrasi, namun kinerja itu diakui ada yang tidak terinformasikan dan terpublikasikan. Untuk itu, dengan adanya penilaian, membuat Setjen MPR menginstruksikan kepada semua jajarannya untuk melakukan reformasi birokrasi yang sebenarnya sudah dilakukan. “Kita selanjutnya akan terus meningkatkan kinerja reformasi dan birokrasi agar nilainya bisa dibanggakan,”ujar Siti.
Untuk itu, semua jajaran Setjen MPR akan mendokumentasikan semua kegiatan. “Sebenarnya semua kegiatan sudah kita lakukan, namun tidak terpublikasi dengan baik,” ucap Siti.
Siti mengakui masih banyak yang perlu diperbaiki. Upaya yang ditempuh, misalnya, dengan membuat road map. Ia berharap penilaian tidak hanya kepada aparat eselon II, tapi juga eselon III, Eselon IV, dan semua pegawai. “Semua jajaran melakukan inovasi,” katanya.
Dalam reformasi birokrasi, terdapat delapan kelompok kerja. Kedelapan kelompok itu sudah bekerja. “Dulu, kita melakukan survei yang tak terdokumentasikan. Sekarang kita melakukan survei yang terdokumentasikan,” ujarnya. Kinerja reformasi birokrasi yang telah dilakukan seperti sudah dibukanya pejabat pengelola informasi dan data (PPID). “PPID kan merupakan layanan masyarakat. Kita juga melakukan peningkatan sumber daya manusia dan itu semua sudah berjalan,” ujarnya.(*)
