Ahmad Doli Kurnia Bantah GMPG Gelar Demo di KPK

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Majelis Pemuda Dunia (Word Assembly of Youth), Ahmad Doli Kurnia, memberikan keterangan, terkait konflik yang terjadi di Ambon, Maluku, Rabu (16/5). ANTARA/Jimmy Ayal

    Wakil Ketua Majelis Pemuda Dunia (Word Assembly of Youth), Ahmad Doli Kurnia, memberikan keterangan, terkait konflik yang terjadi di Ambon, Maluku, Rabu (16/5). ANTARA/Jimmy Ayal

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membantah jika organisasi yang dipimpinnya akan berdemonstrasi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada siang ini, Senin, 11 September 2017. Doli menyebut jika aksi tersebut hanya klaim dari sekelompok orang.

    "Saya sudah cek ke teman-teman di GMPG, enggak ada itu yang tahu," kata Doli Kurnia saat dihubungi Tempo di Jakarta, Senin, 11 September 2017.

    Baca juga: Cerita Doli Kurnia Bertemu Agung Laksono Setelah Dipecat Golkar

    Sebelumnya, Tempo mendapatkan pemberitahuan soal demonstrasi oleh GMPG pada hari ini, pukul 10.00 WIB di depan gedung KPK. Demo tersebut dilakukan untuk mendesak agar tersangka kasus E-KTP atau KTP Elektronik Setya Novanto segera ditahan oleh KPK.

    Doli mengatakan polemik antara GMPG dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar saat ini rawan dimanfaatkan sejumlah pihak. "Lagipula bukan gaya kami itu pakai demo-demo segala," kata dia.

    GMPG terus berupaya untuk menyuarakan pergantian ketua umum partai Golkar. GMPG menilai integritas Setya sudah tercoreng pasca dugaan keterlibatannya dalam kasus E-KTP, sehingga sudah selayaknya dicopot dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. GMPG juga melapor ke Komisi Yudisial terkait dugaan pertemuan antara Setya dengan Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali untuk mempengaruhi pengusutan perkara E-KTP.

    Akibat langkah GMPG tersebut, DPP Golkar memutuskan memecat Doli Kurnia pada awal bulan ini. Menurut Sekjen DPP Golkar Idrus Marham, usulan untuk memecat Doli menguat setelah GMPG melakukan aksi di beberapa tempat, yaitu di Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.