Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ray Rangkuti: Isu Hak Angket KPK adalah Tantangan Terdekat Jokowi  

image-gnews
Presiden Jokowi (tengah) bersalaman dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj (kedua kiri), dengan disaksikan Menko PMK Puan Maharani (kiri) dan pimpinan ormas Islam lainnya usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, 6 September 2017. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter untuk menanamkan nilai-nilai luhur bangsa yang berbudaya. ANTARA/Rosa Panggabean
Presiden Jokowi (tengah) bersalaman dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj (kedua kiri), dengan disaksikan Menko PMK Puan Maharani (kiri) dan pimpinan ormas Islam lainnya usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, 6 September 2017. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter untuk menanamkan nilai-nilai luhur bangsa yang berbudaya. ANTARA/Rosa Panggabean
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengatakan tantangan terdekat Presiden Joko Widodo adalah konflik KPK dan DPR. Jika nasib KPK berjalan sesuai dengan skenario DPR, akan banyak sekali masyarakat yang kecewa terhadap Jokowi.

Menurut dia, nasib KPK itu juga akan berdampak terhadap pemilihan presiden pada 2019 dan tingkat keterpilihan (elektabilitas) Joko Widodo jika ukuran pemilih kalangan kelas menengah moderat adalah sejauh mana pemerintah bisa membela KPK. "Pasti ada implikasi pada elektabilitas (Jokowi), berapa persennya bisa diukur dengan survei," kata Ray, di Jakarta, Ahad, 10 September 2017.

Baca:
Presiden Jokowi: Saya Tak Akan Membiarkan KPK ...
Wacana Pembekuan KPK, Ketua Pansus Angket: Buat ...

Ray melihat posisi Jokowi tidak mudah karena partainya sendiri, PDI Perjuangan berada di balik Pansus Hak Angket KPK. "Ini seperti menguji diri sendiri,” ujar dia. Namun, kini keputusan ada di tangan Joko Widodo, akan menuruti permintaan pansus atau permintaan masyarakat.

Jokowi menegaskan tidak akan membiarkan upaya-upaya pelemahan KPK. "Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah," kata Jokowi setelah meresmikan ruas jalan tol Jombang-Mojokerto di Jombang, Jawa Timur, Ahad, 10 September 2017. Menurut Presiden, keberadaan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi harus dijaga sebab korupsi adalah kejahatan luar biasa.

Baca juga:Fahri Hamzah: KPK Mau Beku, Mau Cair, Mau Bubar ...

Scroll Untuk Melanjutkan

Presiden mengajak semua pihak untuk ikut memberantas dan melawan korupsi. Dan, KPK sebagai sebuah institusi yang sangat dipercaya masyarakat, kata Jokowi, harus diperkuat.  "Harus itu, harus kita perkuat. Untuk mempercepat apa? Percepat pemberantasan korupsi," kata Jokowi.

Ray menilai sikap Jokowi itu bertolak belakang dengan partainya, PDI Perjuangan yang menjadi motor Pansus Hak Angket KPK. Upaya pansus selama ini banyak dinilai sebagai tindakan pelemahan KPK, ketimbang penguatan terhadap lembaga antirasuah itu.

Hari ini, Komisi III meminta KPK datang ke DPR untuk membahas penyerapan anggaran, mengevaluasi kinerja KPK, dan meminta penjelasan KPK soal Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman tentang penyidikan perkara KTP elektronik. Kelengahan politik Jokowi dalam isu Hak Angket KPK ini, kata Ray, ditunggu-tunggu kubu Prabowo.

FAJAR PEBRIANTO | AMIRULLAH SUHADA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Polda Metro Jaya Irit Bicara soal Kelanjutan Penyidikan Pemerasan oleh Firli Bahuri

3 jam lalu

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi pada saat Konferensi Pers di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Senin, 25 Maret 2024. Ditresnarkoba Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Bea dan Cukai telah berhasil melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap pelaku kasus peredaran gelap narkotika jenis kokain cair, serbuk MDMA dan narkotika jenis sabu jaringan internasional. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Polda Metro Jaya Irit Bicara soal Kelanjutan Penyidikan Pemerasan oleh Firli Bahuri

Polda Metro Jaya enggan berkomentar soal kelanjutan dari penyidikan kasus pemerasan yang menjerat bekas Ketua KPK Firli Bahuri.


Hasil Pungli di Rutan KPK Baru Dikembalikan Rp 270 Juta, Akan Disetor ke Kas Negara

3 jam lalu

KPK menetapkan 15 tersangka dan menahannya dalam kasus pungutan liar atau pungli di rumah tahanan KPK, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Hasil Pungli di Rutan KPK Baru Dikembalikan Rp 270 Juta, Akan Disetor ke Kas Negara

Ali Fikri mengatakan para tersangka pungli di rutan KPK sudah mengembalikan uang Rp 270 juta dari total Rp 6,3 miliar.


Ajudan Abdul Gani Kasuba Bakal Kembali Jalani Pemeriksaan Setelah Coba Melukai Diri di Toilet KPK

3 jam lalu

Tersangka Abdul Gani Kasuba melambaikan tangannya saat memasuki ruang pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Gubernur nonaktif Maluku Utara itu diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa serta perijinan dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan barang bukti uang tunai Rp725 juta. TEMPO/Imam Sukamto
Ajudan Abdul Gani Kasuba Bakal Kembali Jalani Pemeriksaan Setelah Coba Melukai Diri di Toilet KPK

Ali Fikri mengatakan saat ini ajudan bekas Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba dalam kondisi sehat setelah sempat melukai diri di toilet KPK.


Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

5 jam lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

Puan Maharani mengklaim dia tidak memberi instruksi kepada Fraksi PDIP di DPR mengenai pengajuan hak angket.


Syahrul Yasin Limpo Pindah ke Rutan Salemba, KPK Berharap Bukan Modus Hindari Pengetatan Aturan

7 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (kiri) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Syahrul Yasin Limpo Pindah ke Rutan Salemba, KPK Berharap Bukan Modus Hindari Pengetatan Aturan

Hakim Pengadilan Tipikor mengabulkan permohonan Syahrul Yasin Limpo untuk pindah rumah tahanan dari Rutan KPK ke Rutan Salemba


Dugaan Korupsi Tol Trans Sumatera, Sejumlah Pejabat Hutama Karya Diperiksa KPK

10 jam lalu

Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
Dugaan Korupsi Tol Trans Sumatera, Sejumlah Pejabat Hutama Karya Diperiksa KPK

KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera.


Hakim Perintahkan Rumah Rafael Alun Dikembalikan, KPK Ajukan Kasasi

13 jam lalu

Rafael Alun Trisambodo. Dok Kemenkeu
Hakim Perintahkan Rumah Rafael Alun Dikembalikan, KPK Ajukan Kasasi

Jaksa KPK resmi mengajukan kasasi atas putusan pengadilan soal penyitaan salah satu aset milik Rafael Alun Trisambodo


Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

13 jam lalu

Suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis (kiri) mengenakan rompi tahanan berwarna pink setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, di Gedung Kejagung, Rabu, 27 Maret 2024.  Humas Kejagung
Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

Terpopuler: Grab Indonesia evaluasi SOP pelayanan buntut kasus pemerasan, deretan barang mewah dari Harvey Moeis untuk artis Sandra Dewi.


Setelah Jadi Tersangka 3 Kasus Korupsi, Bupati Kepulauan Meranti Kini Jadi Tersangka Gratifikasi dan TPPU Puluhan Miliar Rupiah

21 jam lalu

Tersangka Bupati Kepulauan Meranti (nonaktif), Muhammad Adil, menjalani pemeriksaan lanjutan, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 27 Juni 2023. Muhammad Adil diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun anggaran 2022 s/d 2023, serta tindak pidana korupsi penerimaan fee jasa travel umrah dan dugaan korupsi pemberian suap pengkondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti. TEMPO/Imam Sukamto
Setelah Jadi Tersangka 3 Kasus Korupsi, Bupati Kepulauan Meranti Kini Jadi Tersangka Gratifikasi dan TPPU Puluhan Miliar Rupiah

KPK kembali menetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil sebagai tersangka gratifikasi dan pencucian uang.


KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

21 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

KPK menemukan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan proyek-proyek di Kementerian Pertanian saat menggeledah kediaman CEO PT Mulia Knitting Factory Hanan Supangkat.