Ray Rangkuti: Isu Hak Angket KPK adalah Tantangan Terdekat Jokowi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (tengah) bersalaman dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj (kedua kiri), dengan disaksikan Menko PMK Puan Maharani (kiri) dan pimpinan ormas Islam lainnya usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, 6 September 2017. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter untuk menanamkan nilai-nilai luhur bangsa yang berbudaya. ANTARA/Rosa Panggabean

    Presiden Jokowi (tengah) bersalaman dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj (kedua kiri), dengan disaksikan Menko PMK Puan Maharani (kiri) dan pimpinan ormas Islam lainnya usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, 6 September 2017. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter untuk menanamkan nilai-nilai luhur bangsa yang berbudaya. ANTARA/Rosa Panggabean

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengatakan tantangan terdekat Presiden Joko Widodo adalah konflik KPK dan DPR. Jika nasib KPK berjalan sesuai dengan skenario DPR, akan banyak sekali masyarakat yang kecewa terhadap Jokowi.

    Menurut dia, nasib KPK itu juga akan berdampak terhadap pemilihan presiden pada 2019 dan tingkat keterpilihan (elektabilitas) Joko Widodo jika ukuran pemilih kalangan kelas menengah moderat adalah sejauh mana pemerintah bisa membela KPK. "Pasti ada implikasi pada elektabilitas (Jokowi), berapa persennya bisa diukur dengan survei," kata Ray, di Jakarta, Ahad, 10 September 2017.

    Baca:
    Presiden Jokowi: Saya Tak Akan Membiarkan KPK ...
    Wacana Pembekuan KPK, Ketua Pansus Angket: Buat ...

    Ray melihat posisi Jokowi tidak mudah karena partainya sendiri, PDI Perjuangan berada di balik Pansus Hak Angket KPK. "Ini seperti menguji diri sendiri,” ujar dia. Namun, kini keputusan ada di tangan Joko Widodo, akan menuruti permintaan pansus atau permintaan masyarakat.

    Jokowi menegaskan tidak akan membiarkan upaya-upaya pelemahan KPK. "Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah," kata Jokowi setelah meresmikan ruas jalan tol Jombang-Mojokerto di Jombang, Jawa Timur, Ahad, 10 September 2017. Menurut Presiden, keberadaan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi harus dijaga sebab korupsi adalah kejahatan luar biasa.

    Baca juga:Fahri Hamzah: KPK Mau Beku, Mau Cair, Mau Bubar ...

    Presiden mengajak semua pihak untuk ikut memberantas dan melawan korupsi. Dan, KPK sebagai sebuah institusi yang sangat dipercaya masyarakat, kata Jokowi, harus diperkuat.  "Harus itu, harus kita perkuat. Untuk mempercepat apa? Percepat pemberantasan korupsi," kata Jokowi.

    Ray menilai sikap Jokowi itu bertolak belakang dengan partainya, PDI Perjuangan yang menjadi motor Pansus Hak Angket KPK. Upaya pansus selama ini banyak dinilai sebagai tindakan pelemahan KPK, ketimbang penguatan terhadap lembaga antirasuah itu.

    Hari ini, Komisi III meminta KPK datang ke DPR untuk membahas penyerapan anggaran, mengevaluasi kinerja KPK, dan meminta penjelasan KPK soal Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman tentang penyidikan perkara KTP elektronik. Kelengahan politik Jokowi dalam isu Hak Angket KPK ini, kata Ray, ditunggu-tunggu kubu Prabowo.

    FAJAR PEBRIANTO | AMIRULLAH SUHADA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.