Rapat dengan Komisi III DPR Hari Ini, KPK Tolak Bahas Penyidikan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang melakukan jumpa pers terkait penetapan tersangka baru dalam kasus E-KTP di Gedung KPK, Jakarta, 17 Juli 2017. KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan E-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang melakukan jumpa pers terkait penetapan tersangka baru dalam kasus E-KTP di Gedung KPK, Jakarta, 17 Juli 2017. KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan E-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang memastikan tak bakal meladeni pertanyaan yang menyangkut penyidikan perkara korupsi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Saut mengingatkan, komisi antikorupsi dilarang mengungkapkan materi perkara, terutama kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tak langsung terkait dengan penanganan kasus.

    KPK harus clear and cut. Lain hal kalau ditanya yang sifatnya umum, tidak masuk materi atau pokok perkara,” kata Saut kepada Tempo, Ahad, 10 September 2017.

    Baca juga: 11 Temuan Pansus Hak Angket DPR Soal KPK

    Rapat dengar pendapat antara KPK dan Komisi III DPR akan digelar hari ini, dari semula diagendakan Kamis pekan lalu. Rapat digelar di tengah bergulirnya Panitia Angket KPK yang sebagian diisi oleh anggota Komisi Hukum.

    Hingga kini KPK tak mengakui Panitia Angket bentukan DPR tersebut. Pimpinan KPK menunggu putusan uji materi terhadap pasal angket dalam Undang-Undang MPR, DPD, DPR, dan DPRD (MD3) yang diajukan sejumlah pegawai komisi antirasuah ke Mahkamah Konstitusi.

    Ketua Komisi Hukum DPR, Bambang Soesatyo, mengatakan agenda rapat hari ini adalah mendengarkan penjelasan KPK mengenai kinerja lembaga akhir-akhir ini. Selain itu, DPR bakal meminta penjelasan soal keterangan Direktur Penyidikan KPK, Aris Budiman, kepada Panitia Angket KPK—Aris hadir tanpa seizin pimpinan. “Ini penting sebagai bahan pengawasan dan evaluasi. Sebagai mitra, Komisi III prihatin dengan kondisi internal KPK,” kata Bambang.

    Politikus Golkar berharap pimpinan KPK bisa memaparkan langkah yang akan dilakukan untuk menertibkan konflik internal di tubuh komisi antirasuah.

    MAYA AYU PUSPITASARI | ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.