Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tjipta Lesmana Emosional Diskusi Buku Bamsoet untuk Keroyok KPK  

image-gnews
TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Tjipta Lesmana, membuang pandangan saat anggota Panitia Khusus Hak Angket, Masinton Pasaribu, menyampaikan sejumlah tudingan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di Cafe Lion, Jakarta Selatan, Ahad, 10 September 2017. Tjipta sempat meninggalkan ruangan diskusi saat Masinton berbicara.

Ketika itu Masinton, yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sedang bicara di forum menuding KPK yang dia nilai sangat absolut. "Saya ini sebenarnya mendukung KPK. Tapi semakin ke sini KPK kan selalu merasa benar, tidak seharusnya ada lembaga yang boleh memiliki kekuasaan absolut di negeri ini," kata Masinton.

Baca: Pansus Angket KPK Bakal Panggil Deputi hingga Komisioner KPK

Pernyataan Masinton itu disampaikan dalam acara peluncuran buku Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo berjudul Ngeri-Ngeri Sedap: Catatan Kritis dan Kumpulan Tulisan Ketua Komisi III DPR RI. Selain Tjipta Lesmana, hadir sejumlah narasumber, antara lain Rizal Ramli dan pengamat politik Yunarto Wijaya. Sejumlah anggota Pansus Angket KPK juga hadir, seperti Eddy Kusuma Wijaya, John Kennedy Aziz, dan Bambang Soesatyo sendiri.

Setelah Masinton selesai bicara, giliran Ketua Pansus Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan pandangannya mengenai usulan pembekuan KPK oleh politikus PDIP, Henry Yosodiningrat. Menurut dia, usulan tersebut hal yang biasa. "Seperti ketika ada pembunuhan, pasti reaksi dari masing-masing orang akan berbeda-beda. Ada yang shock, ada yang kaget," kata Agun.

Simak: Fahri Hamzah: KPK Mau Beku, Mau Cair, Mau Bubar Santai Saja

Setelah Agun, barulah Tjipta Lesmana diberikan kesempatan berbicara. Tjipta langsung melancarkan pertanyaan frontal, "Saya tanya Pak Agun dan Pak Masinton, ada yang salah atau tidak dengan tindakan KPK yang menyeret sejumlah anggota DPR? KPK memang bukan malaikat, tapi sudah memiliki banyak prestasi. Kita harus akui juga memang banyak wakil rakyat yang bajingan," kata Tjipta.

Agun memperhatikan saksama ucapan Tjipta sambil menggerak-gerakan kakinya. Sedangkan Masinton tampak sibuk menerima ajakan swafoto dengan sejumlah orang di ruangan diskusi. "Anda-anda ini tolong lihat sejarah kelahiran KPK, karena waktu KPK lahir kejaksaan dan kepolisian itu tidak berjalan efektif," ujar Tjipta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tjipta meninggalkan ruang diskusi sebelum acara usai. Dia kecewa karena peluncuran buku tersebut jadi ajang mengeroyok KPK. Peserta diskusi memang lebih banyak membicarakan KPK ketimbang mendiskusikan isi buku Bambang. "Saya memang agak emosional tadi, saya sebagian besar tidak setuju. Ini di undangan acaranya bedah buku tapi menyimpang, justru jadi acara keroyok KPK rame-rame," ujarnya.

Lihat: PDIP Sebut Pernyataan Henry Bekukan KPK Bukan Sikap Partai

Menurut Tjipta, peluncuran buku Bambang justru menjadi panggung untuk mengagung-agungkan hak angket. "Saya mengapresiasi buku ini karena memang isinya bagus, tapi berjam-jam saya di sini tidak satu pun yang membicarakan soal isi bukunya," kata Tjipta.

Bambang Soesatyo tidak mempersoalkan arah diskusi bukunya menjadi ajang menghakimi KPK. "Udah betul itu, kalau diskusinya mengarah ke sana artinya diskusi yang ada bisa berkembang. Bagus kan? Tapi ini tetap sebuah diskusi buku kok," ujar politikus Partai Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu.

Adapun Agun membantah jika acara diskusi buku Bambang Soesatyo justru menjadi panggung bagi anggota Pansus untuk mencerca KPK. "Biasa saja, malah saya rasa Pansus juga sejalan dengan Prof Tjipta Lesmana. Ini kan bagian yang tak terpisahkan, kami tidak bisa mendengarkan yang sejalan saja, yang tidak sejalan juga harus didengarkan," ujarnya.

FAJAR PEBRIANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

12 jam lalu

Anggota Komisi II DPR RI M Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021. Ihsan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

KPK memeriksa politikus PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan korupsi APD Kemenkes 2020 di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 18 April 2024.


Bamsoet Dukung Gelaran Pecah VW 2024 Dapatkan Rekor MURI

13 jam lalu

Bamsoet Dukung Gelaran Pecah VW 2024 Dapatkan Rekor MURI

Event akan melibatkan berbagai komunitas VW di Indonesia.


Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

18 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

RUU Perampasan Aset sudah diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 2008 di era pemerintahan SBY.


Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

19 jam lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Foto: Kresno/vel
Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan ini merupakan masalah struktural yang harus diatasi pusat maupun daerah.


Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

20 jam lalu

Tenaga Kesehatan menyuntikkan vaksin Inavac kepada warga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Budaran HI, Jakarta, Minggu, 17 Desember 2023. Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 menyelanggarakan cek kesehatan dan pencegahan obesitas serta vaksinasi gratis kepada warga untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

Anggota DPR geram atas kasus dugaan pemecatan 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) non-ASN di Manggarai, NTT.


Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim

1 hari lalu

Ilustrasi perawatan pasien Covid-19. REUTERS
Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyoroti kasus pemecatan 249 nakes non ASN di Manggarai, NTT.


Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

1 hari lalu

Geopark Maros Pangkep di Sulawesi Selatan resmi masuk dalam jajaran UNESCO Global Geopark. Status itu ditetapkan berdasarkan keputusan Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris, Prancis pada 24 Mei 2023. Shutterstock
Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau RUU KSDAHE ditarget segera disahkan pada tahun ini.


Hasto Buka Suara soal Nasib Hak Angket di DPR: Bukan Persoalan PDIP

2 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Hasto Buka Suara soal Nasib Hak Angket di DPR: Bukan Persoalan PDIP

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pengguliran hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 bukan persoalan PDIP saja.


PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

2 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

Menurut Hasto, PDIP memiliki kepentingan agar rezim saat ini tidak menghilangkan sejarah PPP yang sudah menjadi sahabat partainya.


Penyeberangan Merak-Bakauheni Macet saat Arus Mudik, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tambah Dermaga

2 hari lalu

Ratusan kendaraan yang akan menyeberang ke Sumatera memenuhi tempat parkir di Pelabuhan Merak, Banten, Kamis 28 April 2022. Peningkatan pemudik dan kendaraan di pelabuhan tersebut menyebabkan kemacetan sepanjang 7 kilometer dari Pelabuhan Merak hingga Kota Cilegon bagian barat. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Penyeberangan Merak-Bakauheni Macet saat Arus Mudik, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tambah Dermaga

"Jumlah dermaga yang masih kurang, yaitu masing-masing 7 dermaga saat ini harus segera ditambah."