OTT Bengkulu, Suami Hakim Tipikor Suryana: Istri Saya Khilaf

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu, Suryana digiring ke gedung KPK, usai terjaring OTT di Bengkulu, 7 September 2017. ANTARA FOTO

    Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu, Suryana digiring ke gedung KPK, usai terjaring OTT di Bengkulu, 7 September 2017. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Bengkulu - Suami hakim Tipikor Pengadilan Negeri Bengkulu Suryana, Rendra, terkejut dengan operasi tangkap tangan atau OTT di Bengkulu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjerat istrinya. Rendra menyebut istrinya khilaf.

    "Mungkin istri saya khilaf, tapi semua diharapkan dapat berpikiran jernih menilai kejadian ini," kata Rendra soal OTT di Bengkulu saat ditemui di kediamannya, di Perumahan Hakim, Jalan Sukajadi RT 7 RW 3 Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Sabtu pagi, 9 September 2017.

    Baca juga: Kata Hakim Henny Anggraini Setelah Diperiksa Soal OTT Bengkulu

    KPK telah menetapkan Suryana sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara korupsi. Suryana diduga menerima suap Rp 125 juta untuk meringankan putusan terhadap sebuah kasus korupsi.

    Pada Agustus lalu, Suryana bersama hakim Kaswanto—yang juga menjabat Ketua PN Bengkulu—dan hakim ad hoc, Henny Anggraini, menggelar sidang vonis yang diduga menjadi pangkal suap. Henny sempat diperiksa penyidik KPK di Kepolisian Daerah Bengkulu.

    Setelah putusan, KPK menggelar operasi tangkap tangan yang menemukan uang Rp 40 juta di rumah Suryana. Saat ini KPK baru menetapkan tiga tersangka, yaitu Suryana dan panitera pengganti Hendra Kurniawan sebagai penerima, serta Syuhadatul selaku pemberi.

    Rendra mengatakan tidak mengetahui secara persis kejadian OTT di Bengkulu yang menjerat istrinya. Sebab, dia saat itu sedang berada di Kabupaten Lebong, Bengkulu.

    PHESI ESTER JULIKAWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.