TEMPO.CO, Yogyakarta - Sejumlah organisasi kepemudaan dan keagamaan di Yogyakarta yang tergabung dalam Forum Koordinasi Tenaga Pelopor Perdamaian (FK TPP) menyerukan agar pembantaian terhadap etnis Rohingnya di Myanmar tak menjadi komoditas politik untuk mengganggu kerukunan antar umat beragama di Indonesia.
Forum yang berasal dari perwakilan organisasi seperti Gerakan Pemuda Anshor, Pemuda Muhammadyah, Forum Pemuda Kerukunan Antar Umat Beragama, Pemuda Katolik, Komite Nasional Pemuda Indonesia, dan lain lain itu mendesak kasus Rohingnya tak melahirkan persoalan baru di tanah air.
Baca juga: Soal Aksi Peduli Rohingya Dekat Borobudur, Magelang Siaga 1
"Kami mendesak semua pihak agar kasus Rohingnya tidak menjadi alat untuk memancing emosi masyarakat apalagi mendiskreditkan agama tertentu," ujar Ketua Umum Forum Koordinasi Tenaga Pelopor Perdamaian DIY Ambar Anto Jumat 8 September 2017.
Infografis: Perjalanan Konflik Rohingnya
Ambar yang juga Wakil Ketua GP Ansor DIY itu menuturkan, persoalan Rohingnya berakar dari tidak adanya pengakuan pada etnis itu sebagai warga negara oleh Pemerintah Burma sejak 1982. Selain tidak diakui kewarganegaraannya, warha etnis Rohingnya belakangan juga mendapati berbagai bentuk kejahatan kemanusiaan. Seperti pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan dan lainnya.
Baca juga: Kepung Borobudur untuk Rohingya Kian Memperluas Masalah
"Kami prihatin saat informasi kasus Rohingnya simpang siur dan ramai, ini lalu dibungkus isu agama dengan latar politik dan ekonomi di tanah air," ujarnya.
Forum pun meminta masyarakat agar cermat menyikapi kasus Rohingnya. Karena mulai merembet pada gejala sentimen agama. Khususnya yang terpantau di media sosial. "Kami meminta segenap masyarakat tetap menjaga keberagaman yang ada, tanpa membedakan satu dan lainnya," ujarnya.
Baca juga: Gugup Ada Razia, Simpatisan Aksi Peduli Rohingya Tabrak Polisi
Pengurus Pemuda Muhammadyah Yogyakarta, Agung Wijayanto selaku Wakil Ketua Forum Koordinasi Tenaga Pelopor Perdamaian menuturkan aksi solidaritas Rohingnya di Indonesia jangan sampai mengganggu kerukunan antar umat beragama.
"Kami mendorong warga aktif memberi dukungan pemerintah menggunakan jalur diplomasinya agar Myanmar segera mengakui Rohingnya sebagai warga negara," ujarnya.
Agung menuturkan, aksi solidaritas pada Rohingnya juga seharusnya tidak menjadi pemicu munculnya aksi diskriminasi baru di tanah air.
PRIBADI WICAKSONO