Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Kembali Sorot Kinerja Sofyan Djalil Soal Sertifikat

image-gnews
Presiden Jokowi memberikan keterangan pers mengenai Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Istana Merdeka, Jakarta, 6 September 2017. Biro Pers Istana Kepresidenan.
Presiden Jokowi memberikan keterangan pers mengenai Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Istana Merdeka, Jakarta, 6 September 2017. Biro Pers Istana Kepresidenan.
Iklan

TEMPO.CO, Denpasar - Presiden Joko Widodo kembali menyentil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil saat menghadiri Seminar Internasional Ikatan Notaris Indonesia.

Awalnya, Jokowi meminta beberapa notaris untuk berdiri di sebelahnya. Kemudian Jokowi menanyakan ihwal pengurusan sertifikat akta jual beli lahan. "Mana yang menyebabkan lama?" katanya di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC, Jumat, 8 September 2017.

"BPN, Pak," tutur notaris dari Bogor, Elizabeth Karina yang berdiri di sebelah Jokowi.

Baca juga: Kejar 5 Juta Sertifikasi Tanah Rakyat, Pemerintah Gandeng TNI

Pernyataan tersebut membuat riuh seminar di BNDCC. "Pak Menteri BPN ada enggak sih? Ada di Bali, tadi sudah saya telepon," kata Jokowi.

Kepada Elizabeth, Jokowi pertama kali bertanya seumpama dirinya membeli lahan di Bogor, berapa lama waktu yang ia butuhkan untuk mengurus sertifikat. "Dijawab saja Bu, enggak usah ada yang ditutup-tutupi buka saja semuanya," ucap Jokowi bertanya.

Elizabeth pun menjawab butuh waktu 1,5 bulan. "Dengan semua validasi, jual beli, balik nama," kata Elizabeth menjawab. Kemudian Jokowi menanggapi ihwal pengurusan yang membuat proses tersebut menjadi lama.

Baca juga: Jokowi Bagikan Sertifikat di Sukabumi, Minta Dimasukkan Plastik

Adapun Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, sebelum kedatangan Jokowi sempat berbicara di hadapan peserta Seminar Internasional Ikatan Notaris Indonesia.

Saat itu Sofyan menjelaskan tentang sertifikasi tanah (lahan) akan memudahkan transaksi bisnis. Menurut dia, sebagian besar pendaftaran aset dan transaksi bisa dilakukan di tingkat notaris. "Semakin kurang memerlukan jasa pemerintah, kepala desa dan campur tangan birokrasi," katanya.

Ia menjelaskan tahun ini pihaknya mengeluarkan sertifikasi 5 juta bidang tanah. "Tahun-tahun sebelumnya, 500 ribu atau 800 ribu pertahun. Tahun depan 7 juta, kemudian 9 juta (pada 2019), itu sudah instruksi presiden," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Presiden Jokowi Sebar Ribuan Sertifikat Tanah di Banyumas

Presiden Joko Widodo pada bulan April menyatakan akan merombak Kabinet Kerja. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional yang dijabat oleh Sofyan Djalil disoroti ihwal target sertifikasi tanah.

Jokowi berharap adanya pemangkasan regulasi yang tidak perlu. "Mau memperbaiki sistem yang ada, sehingga terjadi sebuah kecepatan pengurusan investasi, dunia usaha," katanya.

Baca juga: Jokowi Bagikan 6.000 Sertifikat Tanah di Riau

Jokowi ingin mengadakan pertemuan di lain waktu dengan Ikatan Notaris Indonesia. "Untuk bersama-sama menyelesaikan, melihat regulasi mana yang mengganggu, dan regulasi mana yang bisa dihilangkan," ujarnya.

Menurut Jokowi, jumlah regulasi yang terlalu banyak menyebabkan kemajuan semakin terhambat. "Kita harus ingat negara ini terlalu banyak aturan. Ada 42 ribu regulasi yang tumpang tindih, menghambat, ya di pusat, kementerian, daerah," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Bagi 1.535 Sertifikat Tanah di Kaltim

Jokowi menyebut bila terlalu banyak peraturan, justru menyebabkan ketidakteraturan. "Sedikit, sedikit izin, sebetulnya itu (izin) cuma satu kemudian ada syarat-syarat. Syarat itu dijadikan izin, jadi beranak-pinak izin itu," katanya.

BRAM SETIAWAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pertamina Patra Niaga soal Kecurangan SPBU KM 42: Sudah Ditera dan Punya Sertifikat

23 jam lalu

Penyegelan pompa ukur bahan bakar minyak (BBM) pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Rest Area KM 42 B Tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu, 23 Maret 2024. Kemendag.go.id
Pertamina Patra Niaga soal Kecurangan SPBU KM 42: Sudah Ditera dan Punya Sertifikat

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan buka suara soal kecurangan SPBU di rest area KM 42 B Karawang, Jawa Barat.


80 Persen UMKM di Sumut Belum Miliki Sertifikat Halal, Kemenkop UKM Fasilitasi 1.000 Sertifikat Gratis

8 hari lalu

Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menyampaikan sambutan pada acara Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Halal Self Declare kepada 1.000 pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (20/3). Fasilitasi ini terselenggara atas kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dalam mewujudkan wajib Halal Oktober 2024. Foto : Istimewa
80 Persen UMKM di Sumut Belum Miliki Sertifikat Halal, Kemenkop UKM Fasilitasi 1.000 Sertifikat Gratis

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut Naslindo Sirait mengatakan sekitar 80 persen pelaku UMKM di Sumut belum memiliki sertifikat halal.


Janjikan Kepastian Hukum, AHY Gandeng Satgas-Anti Mafia Tanah, Polri dan Kejaksaan

24 hari lalu

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara 'door to door' menyerahkan sertifikat kepada salah satu warga, di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu. ANTARA/Ahmad Rifandi
Janjikan Kepastian Hukum, AHY Gandeng Satgas-Anti Mafia Tanah, Polri dan Kejaksaan

Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) gandeng Satgas Anti Mafia Tanah, Polri dan Kejaksaan untuk pastikan penegakan hukum pertanahan.


Hari Pertama Kerja, AHY Langsung Bagi-bagi Sertifikat di Manado

35 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan sertifikat tanah secara langsung kepada masyarakat di Kota Manado, Sulawesi Utara. ANTARA/HO-Kementerian ATR/BPN
Hari Pertama Kerja, AHY Langsung Bagi-bagi Sertifikat di Manado

AHY di hari pertama kerja langsung menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat di Kota Manado, Sulawesi Utara.


Menteri ATR/BPN dari Masa ke Masa, Paling Anyar AHY Akan Menjabat Hanya 8 Bulan

37 hari lalu

Annisa Pohan mendampingi Agus Harimurti Yudhoyono saat dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024/Foto: Instagram: Annisa Pohan
Menteri ATR/BPN dari Masa ke Masa, Paling Anyar AHY Akan Menjabat Hanya 8 Bulan

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menjadi Menteri ATR/BPN 8 bulan ke depan. Berikut Menteri ATR/BPN dari masa ke masa.


Asus Zenfone 11 Ultra Peroleh Sertifikasi SDPPI, Tanda Segera Meluncur di Tanah Air?

17 Januari 2024

Asus ZenFone 6. TEMPO/Khory
Asus Zenfone 11 Ultra Peroleh Sertifikasi SDPPI, Tanda Segera Meluncur di Tanah Air?

Kata "Ultra" pada model Asus ini bisa merujuk pada varian layar yang lebih besar.


Prabowo Pernah Benarkan Miliki Lahan Ratusan Ribu Hektar di Hadapan Jokowi, Kapan?

10 Januari 2024

Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, dalam debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu, 30 Maret 2019. Diedit dari ANTARA
Prabowo Pernah Benarkan Miliki Lahan Ratusan Ribu Hektar di Hadapan Jokowi, Kapan?

Anies mengaku mengutip ulang pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengenai kepemilikan lahan Prabowo.


Sempat Tertunda, Puluhan Sertifikat PTSL Warga Tangsel Akhirnya Dibagikan

9 Januari 2024

Pemberian sertifikat PTSL yang dilakukan di Puspem Kota Tangerang Selatan, Selasa 9 Januari 2024. TEMPO/Muhammad Iqbal
Sempat Tertunda, Puluhan Sertifikat PTSL Warga Tangsel Akhirnya Dibagikan

Kepala Kantor Pertanahan Tangsel i mengatakan, kegiatan ini merupakan lanjutan dari penyerahan sertifikat PTSL 2023 yang dilakukan Jokowi.


Cara Mengurus Sertifikat Rumah yang Hilang, Syarat, dan Biayanya

11 Desember 2023

Sertifikat tanah. Rumah.com
Cara Mengurus Sertifikat Rumah yang Hilang, Syarat, dan Biayanya

Cara mengurus sertifikat rumah yang hilang ke kantor BPN, dengan menyiapkan surat pernyataan


Mengenal Sertifikat Tanah Elektronik dan Fungsinya

6 Desember 2023

Warga memegang sertifikat tanah miliknya usai diserahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Mengenal Sertifikat Tanah Elektronik dan Fungsinya

Sertifikat tanah elektronik yang baru diluncurkan Jokowi adalah surat tanda bukti hak atas tanah