Aher Dorong Pemda Investasi Pengolahan Sampah dan Air Bersih

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jika sampah dan air bersih ditangani dengan baik, bisa menekan biaya kesehatan.

    Jika sampah dan air bersih ditangani dengan baik, bisa menekan biaya kesehatan.

    INFO JABAR - Lingkungan yang bersih dan perilaku hidup sehat dapat mempengaruhi 75 persen kesehatan manusia. Sedangkan pelayanan kesehatan oleh rumah sakit, dokter, dan apotek hanya berpengaruh maksimal 20 persen dalam memelihara kesehatan.

    "Supaya 20 persen itu tidak menghinggapi kita, dalam arti layanan kesehatan, mari kita jaga lingkungan kita dengan perilaku hidup bersih dan sehat  dalam kehidupan sehari-hari," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam sambutannya pada acara Pemberian Penghargaan dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengolahan Sampah dan Penyediaan Air Minum Regional, Bandung, Rabu , 6 September 2017.

    Ahmad mengatakan bila sampah dan air bersih ditangani dengan baik, bisa menekan biaya kesehatan.  Sampah dan air bersih harus menjadi perhatian pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota . Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Persampahan yang menyebut urusan wajib kabupaten atau kota dan urusan pilihan pihak provinsi.

    Untuk itu, Ahmad mengimbau para pimpinan daerah berinvestasi di sektor pengolahan sampah sehingga anggaran biaya kesehatan bisa dipangkas karena masyarakat lebih sehat. "Jangan ragu berinvestasi dalam pengolahan sampah. Sebab, nanti biaya kesehatan akan semakin rendah karena lingkungan hidup kita sehat, terpelihara, dan sampah terkelola dengan baik. Termasuk juga air bersih," ujarnya.

    Saat ini, penyebaran air bersih di Jawa Barat sudah mencapai 71 persen. Jumlah ini meningkat jauh pada 2008 yang hanya 55 persen.  Ahmad ingin penyebaran air bersih terus ditingkatkan. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.