Fraksi PAN Menolak Pembangunan Gedung Baru DPR  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung MPR, DPR, dan DPD. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    Gedung MPR, DPR, dan DPD. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan menolak pembangunan gedung baru termasuk apartemen bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pembangunan ini dinilai tidak tepat karena akan menambah ketidakpercayaan publik terhadap DPR.

    "Kalau PAN pasti menolak sampai kapan pun, jadi enggak akan ada tawar-menawar dari Fraksi PAN untuk menyetujui ini," ucap Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto, di ruang Fraksi PAN di Gedung Nusantara I, Senayan, Kamis, 7 September 2017.

    Pernyataan itu disampaikan dalam agenda audiensi antara Koalisi Masyarakat Sipil dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di Gedung Nusantara I. Ada enam organisasi anggota Koalisi Masyarakat Sipil, yakni Lingkar Madani, Forum Masyarakat Peduli Parlemen, Koalisi Pemantau Legislatif, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Komite Pemilih Indonesia, dan Indonesia Budget Center.

    Baca juga: Wacana Gedung Baru DPR, Ketua BURT: Ajak Menteri Keuangan Lihat

    Beberapa pekan ke belakang, wacana pembangunan gedung baru oleh DPR kembali mengemuka. Rencana ini disorot publik lantaran rencana pembangunan gedung tak sebanding dengan kinerja DPR.

    Tercatat, anggota Dewan mengajukan rencana anggaran Rp 7,25 triliun untuk tahun anggaran 2018. Namun, pemerintah hanya menyetujui Rp 5,7 triliun. Dari total dana yang diajukan untuk tahun anggaran 2018, sejumlah Rp 500 miliar rencananya akan digunakan untuk pembangunan gedung baru.

    Baca juga: Anggaran Gedung Baru, BURT: Masa Pemerintah Mau DPR-nya Keleleran

    Yandri mengaku partainya akan konsisten mengawal isu pembangunan gedung baru DPR ini. Selain itu, ia menjanjikan akan mencoba mengajak minimal anggota-anggota Dewan yang lain jika pada level fraksi gagal.

    "Kami juga akan mencoba meyakinkan teman-teman yang lain walaupun kami terbatas karena itu rumah tangga masing-masing," ucap Yandri.

    DIAS PRASONGKO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.