Jimly Minta Pansus Hak Angket KPK Tunggu Putusan MK

Reporter

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK, Masinton Pasaribu (kiri) menerima kedatangan Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman untuk mengikuti rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 Agustus 2017. Rapat ini akan membahas klarifikasi atas adanya informasi pertemuan antara Aris Budiman dengan dengan sejumlah anggota Komisi III DPR RI. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie meminta Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi menunggu putusan MK. MK sedang menguji materi Pasal 79 ayat (3) Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). "Saya rasa kita tunggu dulu putusan MK,” kata Jimly saat menemui pimpinan Pansus Hak Angket KPK di kantor ICMI, Jakarta, Kamis 7 September 2017.

Jika putusan MK membenarkan pansus, ia yakin pimpinan KPK akan menghormatinya. Jimly mengaku telah berkomunikasi dengan pimpinan KPK yang menjamin lembaganya menghormati hukum.

Baca:
Pansus Hak Angket Terima Petisi Penolakan dari ...
Gerindra Mundur dari Pansus Hak Angket KPK ...

Jimly juga meminta DPR menghormati keputusan KPK. "Sambil menunggu bagaimana putusan MK nantinya," ujar Jimly.

Uji materi pasal 79 ayat 3 UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Wadah Pegawai KPK. Pasal 79 ayat (3) UU MD3 mengatur hak DPR dalam menyelidiki pelaksanaan satu undang-undang atau kebijakan pemerintah.

Dalam gugatannya, pegawai KPK meyakini hak angket tidak dapat digunakan untuk lembaga independen seperti KPK. Apalagi dalam sejumlah putusan MK menegaskan bahwa posisi dan landasan konstitusional KPK bukan termasuk lingkup pemerintah.

Baca juga:
Aktivis Protes Penahanan Penolak Tambang Emas ...
KPAI Dukung Perpres Pendidikan Karakter Ketimbang Full ...

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan pihaknya bakal mengundang pimpinan KPK sekitar 11-15 September 2017. Sebab, kata dia, pansus memiliki keterbatasan waktu 60 hari kerja untuk  menyelidii tugas dan kewenangan KPK.

Agun yang juga politikus Partai Golkar mengatakan masa tugas pansus akan berakhir pada 28 September 2017 yang kemungkinan akan berbarengan dengan sidang putusan gugatan uji materi yang diajukan Wadah Pegawai KPK. "Menurut informasi, pada 28 September itu akan ada putusan di MK.”  Tapi Agun tak yakin itu putusan final atau sementara.

ARKHELAUS W






KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

7 jam lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

13 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

14 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

16 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

16 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.