13 Tahun Munir, Aktivis Desak Jokowi Buka Hasil Investigasi TPF

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Koordinator KontraS Haris Azhar (tengah), Ketua Setara Institute Hendardi (kiri) dan Penggiat HAM Robertus Robert (kanan) memberikan keterangan pers di Jakarta, 5 Agustus 2016.  Haris kini berstatus sebagai terlapor, setelah BNN, TNI, Kepolisian Republik Indonesia, dan organisasi keturunan veteran TNI Pemuda Panca Marga melaporkannya ke Bareskrim Polri. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Koordinator KontraS Haris Azhar (tengah), Ketua Setara Institute Hendardi (kiri) dan Penggiat HAM Robertus Robert (kanan) memberikan keterangan pers di Jakarta, 5 Agustus 2016. Haris kini berstatus sebagai terlapor, setelah BNN, TNI, Kepolisian Republik Indonesia, dan organisasi keturunan veteran TNI Pemuda Panca Marga melaporkannya ke Bareskrim Polri. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Anggota Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, Hendardi, menilai tahun ketiga pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah waktu yang tepat untuk membuka hasil temuan TPF. Menurut dia, ini untuk memenuhi janji politik Jokowi menyelesaikan pelanggaran HAM berat, termasuk dalam kasus Munir.

    “Tahun ini paling pas untuk menyelesaikan kasus Munir dan kasus lainnya, karena pada tahun keempat sudah mulai (fokus) pilpres lagi,” kata Hendardi, yang juga Ketua Setara Institute, di kantor Imparsial, Jakarta Selatan, Rabu 6 September 2017. Jika tidak segera dibuka, kata dia, anggapan Presiden untuk menghindari kasus ini akan muncul.

    Menurut Hendardi, Presiden Jokowi harus segera membuka dan mengumumkan kepada publik hasil temuan TPF. Sebab, pengumuman hasil TPF tersebut menjadi langkah pertama agar Jokowi bisa menentukan langkah penyelesaian berikutnya. “Jangan dipolitisir, tetapi ini bisa ditindaklanjuti untuk memperlihatkan komitmen pemerintah,” ujarnya.

    Baca juga: Kasus Munir Masih Belum Jelas, Kontras: Kami Tunggu

    Hendardi menilai kasus Munir adalah kasus yang paling mudah untuk penyelesaiannya karena saksi dan bukti yang masih ada. “Asal ada kemauan politik,” kata dia. Ia meminta dinamika politik menjelang Pemilihan Umum dijadikan alasan untuk menghindari penyelesaian kasus HAM.

    Direktur Imparsial Al Araf sependapat. Menurut dia, sudah waktunya Presiden berfokus pada penyelesaian pelanggaran HAM setelah pada dua tahun sebelumnya berfokus pada konsolidasi politik dan pembangunan ekonomi. “Maka di tahun ketiga dan keempat presiden harus fokus dalam penegakan hukum dan HAM,” kata Araf.

    Menurut dia, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu juga berdampak pada elektabilitas Jokowi yang diprediksi bakal kembali mencalonkan diri sebagai presiden. Jika tidak, kata dia, bukan hal mustahil isu HAM akan digunakan kompetitornya dalam Pemilu 2019. “Itu akan mengurangi elektabilitas Jokowi. Apalagi 2014, isu HAM menjadi isu yang diusung oleh Jokowi dalam kampanye 2014,” kata dia.

    Baca juga: PTUN Anulir Putusan KIP Munir, KY Utamakan Laporan Kontras

    Al Araf berharap adanya komitmen politik Presiden Jokowi untuk membuka hasil temuan TPF Munir ini. Tujuannya, agar tidak menjadi preseden buruk di masa mendatang dan memastikan peristiwa serupa tak terulang.”Bahaya sekali kalau dalam negara demokrasi ada pelaku pembunuhan yang kemudian bebas berkeliaran,” ujarnya.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.