Jokowi Larang Menteri Berkampanye Politik, PDIP Siap Mematuhi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) memberikan keterangan pers seusai rapat koordinasi tahap kelima dengan walikota seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jabar, 20 Februari 2015. ANTARA FOTO

    Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) memberikan keterangan pers seusai rapat koordinasi tahap kelima dengan walikota seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jabar, 20 Februari 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta -Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Alex Indra Lukman mengatakan partainya siap memastikan tidak ada menteri yang berkampanye dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilu presiden yang akan datang. "Apakah ada menteri dari PDIP  yang turun berkampanye? Nggak ada," kata Alex kepada Tempo, Rabu, 6 September 2017.

    Menurut Alex jika nanti ada menteri yang mengajukan diri sebagai calon legislatif atau calon presiden maka akan menempuh cuti atau pengunduran diri sesuai yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

    Baca: Tahun 2019, Jokowi Minta Menteri Fokus Kerja, Kampanye Urusan Projo

    Alex menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta agar para menteri tidak turut kampanye dalam Pemilihan Umum 2019 sebagai imbauan yang baik. Alex membantah anggapan yang menyebut Presiden terlalu cepat membicarakan Pemilu saat masa jabatannya masih tersisa dua tahun lagi.

    Menurut dia, hal tersebut merupakan bukti Jokowi bertanggung jawab terhadap pemerintahannya saat ini. "Karena seluruh yang dikerjakan Pak Presiden sekarang ini hanya akan dirasakan kemudian manfaatnya apabila dia memimpin dua periode. Itu sah-sah saja (Presiden membahas itu)," kata Alex.

    Simak: Fadli Zon Kritik Jokowi yang Bicara Pilpres 2019

    Presiden Joko Widodo dalam pertemuan Rapat Nasional dengan Ormas Pro Jokowi (Projo) di Sport Mall Kelapa Gading Senin, 4 September lalu mengatakan agar para menteri termasuk yang berasal dari partai politik tidak ikut dalam kampanye Pemilu 2019. Presiden mengungkapkan kampanye akan menjadi urusan relawan, sementara menteri diminta untuk fokus pada kerja kabinet.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.