Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Korupsi di Desa, IRE Tawarkan Resolusi Pengawasan Dana Desa  

image-gnews
Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya keluar dari gedung KPK Jakarta memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan, Kamis (3/8). KPK menahan 5 tersangka dalam OTT di Pamekasan terkait suap dalam penanganan kasus dana desa yang sedang ditangani Kejari Pamekasan. TEMPO/Eko siswono Toyudho
Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya keluar dari gedung KPK Jakarta memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan, Kamis (3/8). KPK menahan 5 tersangka dalam OTT di Pamekasan terkait suap dalam penanganan kasus dana desa yang sedang ditangani Kejari Pamekasan. TEMPO/Eko siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, YOGYAKARTA- – Peneliti Institute for Research and Empowerment (IRE) Arie Sudjito mengingatkan masyarakat desa untuk tak bersikap masa bodoh terhadap persoalan yang terjadi di desa.

Lantaran kelemahan partisipasi publik akan membuka peluang terjadinya korupsi dan penyelewengan di desa, termasuk pengelolaan dana desa..

 “Masyarakat desa jangan cuek. Jadi intervensinya tinggi,” kata Arie dalam Sarasehan Resolusi Desa bertema “Memperkuat Demokrasi dan Keberlanjutan Desa” di Joglo Winasis IRE, Sleman, Selasa, 5 September 2017.

BACA: Gawat, Penyelewengan Dana Desa Makin Berjibun

IRE merumuskan beberapa resolusi untuk mencegah korupsi dana desa terjadi. Menyusul usulan pemerintah untuk membatalkan kenaikan dana desa dari Rp 60 triliun menjadi Rp 120 triliun pada 2018 mendatang  setelah ada operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat oleh KPK untuk penghentian penyidikan kasus korupsi dana desa Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi di Pamekasan. “Kalau ada korupsi dana desa, hentikan korupsinya. Bukan dana desanya,” kata Arie.

Sosiolog Pedesaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu menjelaskan, resolusi itu meliputi upaya memperkuat partisipasi publik, memperkuat sistem kontrol, serta meningkatkan akuntabilitas. “Resolusi desa untuk mengembalikan desa agar on the right track,” kata Arie.

 BACA: Begini Formula Aturan Pembagian Dana Desa pada 2018

Cara yang dilakukan antara lain memperkuat demokrasi desa dengan mengaktivasi masyarakat desa dan kaum marginal, seperti perempuan dan difabel untuk ikut serta dalam menyusun kebijakan dan peraturan desa.

Kemudian memanfaatkan musyawarah perencanaan pembangunan, penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Jangan pernah orang-orang desa itu lelah belajar. Kepala desa dan perangkatnya jangan mikir sendirian. Nanti penuaan dini,” kata Arie sembari berseloroh.

 Persoalan desa sebaiknya dibahas bersama dengan warganya. Caranya dengan membentuk komunitas atau sanggar di desa untuk wadah komunikasi tersebut. Arie pun menyesalkan kurangnya diskusi publik tentang keberhasilan desa. Namun saat desa satu kali tercoreng dengan kasus korupsi dana desa, kecurigaan atas ketidakmampuan desa mengelola dana desa dibesar-besarkan.

BACA: Kemenkeu Diminta Alokasikan Anggaran Pengawasan Dana Desa

 Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bito Wikantosa mengingatkan pemberian dana desa dari APBN sebagai salah satu dari tujuh sumber dana desa bukan semata-mata karena desa membutuhkan. Melainkan pemberian dana desa adalah bentuk pengakuan negara terhadap desa.

 “Dana desa itu recognisi (pengakuan). Karena desa mempunyai kewenangan mengelolanya. Dan negara membantu desa menjalankan kewenangan itu,” kata Bito.

 Penggunaan dana desa  pun tidak bersifat elitis yang terbatas pada kesepakatan antara kepada desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) saja. Melainkan yang paling paling fundamental adalah adanya keterlibatan masyarakat untuk mengambil keputusan.

 “Ciri khas desa yang berhasil mengelola dana desa adalah kepela desanya mampu hadir sebagai fasilitator. Rakyatnya bergerak gotong royong,” kata Bito.

PITO AGUSTIN RUDIANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kades di NTT Diduga Korupsi Dana Desa Selama Tiga Tahun, Kini Ditahan Jaksa

30 hari lalu

Ilustrasi korupsi
Kades di NTT Diduga Korupsi Dana Desa Selama Tiga Tahun, Kini Ditahan Jaksa

Kejaksaan Negeri Lembata, NTT, menahan Kepala Desa Tanjung Batu, inisial NN, atas dugaan korupsi pengelolaan dana desa.


Jalan Panjang UU Desa, Berikut Poin-poin Penting yang Diubah

49 hari lalu

'Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jalan Panjang UU Desa, Berikut Poin-poin Penting yang Diubah

Setelah berbagai tuntutan dari para kepala desa, DPR akhirnya mengadakan pembahasan mengenai perubahan kedua UU Desa setelah Pemilu 2024.


Timnas AMIN Ingatkan Kades Tidak Salahgunakan Dana Desa untuk Pemilu: Tak Jaminan Capres yang Didukung Menang

58 hari lalu

Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan (kedua kanan) dan Muhaimin Iskandar (kanan) bersama Wakil Kapten Timnas AMIN Sudirman Said (kedua kiri) dan Asisten Pelatih Tamsil Linrung (kiri) mengumumkan sejumlah nama baru anggota Timnas AMIN di Jakarta, Selasa, 21 November 2023. Timnas AMIN menambah sejumlah posisi dalam jajaran Timnas, mulai dari Dewan Pembina, Pelatih, Dewan Pertimbangan, Dewan Penasehat, Deputi Dewan Pakar, serta Tim Kampanye Daerah yang diisi oleh sejumlah tokoh politik, kyai dan aktivis yang semuanya mencapai 700 orang. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Timnas AMIN Ingatkan Kades Tidak Salahgunakan Dana Desa untuk Pemilu: Tak Jaminan Capres yang Didukung Menang

Timnas AMIN mengingatkan kepala desa tidak menyalahgunakan dana desa untuk pemenangan pemilu.


Anies-Muhaimin Ingin Tambah Dana Desa Menjadi Rp 5 Miliar, Walhi: Hati-hati Dikorupsi

23 Januari 2024

Anies-Muhaimin Ingin Tambah Dana Desa Menjadi Rp 5 Miliar, Walhi: Hati-hati Dikorupsi

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi kritik janji kampanye Anies-Muhaimin yang akan tambah dana desa menjadi Rp 5 miliar. Rentan dikorupsi.


Peneliti Indef Kritik Janji Cak Imin Beri Dana Desa Rp 5 Miliar: Persoalan Desa Tidak Sekedar Uang

23 Januari 2024

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Peneliti Indef Kritik Janji Cak Imin Beri Dana Desa Rp 5 Miliar: Persoalan Desa Tidak Sekedar Uang

Peneliti Indef mengkritik rencana Cak Imin memberikan dana desa Rp 5 miliar. Sebab persoalan di desa bukan sekedar dana.


Rencana Cak Imin Tekan Urbanisasi dengan Dana Desa Dinilai Kurang Tepat

23 Januari 2024

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Rencana Cak Imin Tekan Urbanisasi dengan Dana Desa Dinilai Kurang Tepat

Rencana Cak Imin menambah dana desa untuk menekan urbanisasi dianggap kurang tepat dan memboroskan duit negara.


Cak Imin Janjikan Dana Desa Rp 5 M, Bagaimana Skemanya?

22 Januari 2024

Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar saat mengikuti debat Cawapres ke empat di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat kali ini bertema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Cak Imin Janjikan Dana Desa Rp 5 M, Bagaimana Skemanya?

Sekretaris Dewan Pakar AMIN Wijayanto Samirin memaparkan perihal peningkatan dana desa yang dijanjikan Cawapres 01 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Dana desa akan disalurkan berdasarkan skala prioritas.


Muhaimin Janji Beri Rp5 Miliar untuk Majukan Desa

22 Januari 2024

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kanan) menyampaikan pandangannya dengan latar belakang rivalnya, Muhaimin Iskandar saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. ANTARA/M Risyal Hidayat
Muhaimin Janji Beri Rp5 Miliar untuk Majukan Desa

"Menghormati masyarakat adat bukan memakai pakaian adat setahun sekali pas 17 Agustus, bukan!" ujar MUhaimin.


Janji Cak Imin Kucurkan Dana Desa Rp 5 M untuk Tekan Laju Urbanisasi

21 Januari 2024

Calon wakil presiden Indonesia, Muhaimin Iskandar memberikan pidato politik dalam acara deklarasi dukungan yang dilakukan oleh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (KB HMI) di Jakarta, Rabu, 27 Desember 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Janji Cak Imin Kucurkan Dana Desa Rp 5 M untuk Tekan Laju Urbanisasi

Jika terpilih, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berjanji akan menaikkan dana desa untuk menekan laju urbanisasi.


TPN Ganjar-Mahfud Minta Kepolisian Ungkap Pelapor dan Lakukan Digital Forensik atas Kasus Penangkapan Palti Hutabarat

20 Januari 2024

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis bersama Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto memberikan keterangan soal dugaan kecurangan Pemilu di daerah, pada Rabu, 17 Januari 2024. TPN Ganjar-Mahfud menyoroti potensi kecurangan serta pelanggaran hukum yang melibatkan aparatur negara di berbagai daerah diantaranya kasus Forkompinda di Kabupaten Batubara, kasus pejabat dinas pendidikan Kota Medan serta kasus arahan Sekda Takalar Muhammad Hasbi yang kesemuanya mengarahkan peserta untuk memilih calon presiden tertentu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
TPN Ganjar-Mahfud Minta Kepolisian Ungkap Pelapor dan Lakukan Digital Forensik atas Kasus Penangkapan Palti Hutabarat

Kuasa Hukum TPN Ganjar-Mahfud mendesak kepolisian membongkar pelapor pegiat media sosial, Palti Hutabarat.