KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Setya Novanto  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah memberi keterangan terkait pemeriksaan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP di Gedung KPK, Jakarta, 3 Juli 2017. Tempo/ Arkhelaus W.

    Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah memberi keterangan terkait pemeriksaan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP di Gedung KPK, Jakarta, 3 Juli 2017. Tempo/ Arkhelaus W.

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, mengatakan KPK siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan tersangka kasus proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), Setya Novanto. "Ya, tentu KPK akan hadapi praperadilan ini," ujarnya di gedung KPK, Selasa, 5 September 2017.

    Menurutnya, KPK yakin didukung dengan bukti-bukti kuat dari 108 saksi yang sudah diperiksa. Saksi-saksi tersebut terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pegawai Kementerian Dalam Negeri, advokat, notaris, badan usaha milik negara tender, dan pihak swasta.

    Baca juga: Korupsi E-KTP, KPK: Saksi untuk Setya Novanto 80 Orang

    Febri mengatakan pemeriksaan saksi-saksi tersebut semakin memperkuat konstruksi hukum. Sebab, dalam sidang Andi Agustinus, banyak fakta-fakta baru terkait dengan aliran dana.
    "Konstruksinya semakin kuat jadi, ya, kami tidak ragu hadapi praperadilan," ucapnya.

    Setya telah mendaftarkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 4 September 2017. Pendaftaran praperadilan Setya telah tercatat dengan nomor 97/Pid. Prap/2017/PN Jak.Sel.

    Humas Pengadilan Jakarta Selatan, Made Sutrisna, menyebutkan pendaftaran praperadilan dilakukan tim kuasa hukum Setya Novanto.

    KARTIKA ANGGRAENI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.