Tjahjo Kumolo Siap Tak Berkampanye di Pilpres 2019  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di kantornya di Jakarta, Senin 3 Oktober 2016. TEMPO/Arkhewis

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di kantornya di Jakarta, Senin 3 Oktober 2016. TEMPO/Arkhewis

    TEMPO.COJakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan siap mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan larangan berkampanye untuk pemilihan presiden 2019. Menurut dia, tidak ada yang perlu dipermasalahkan dengan larangan tersebut.

    "Saya sebagai pembantu Presiden Joko Widodo, ya, setuju saja. Walaupun saya orang partai, saya sudah diberikan amanah untuk menjadi Menteri Dalam Negeri. Perhatian saya, ya, ke situ," ujar politikus PDI Perjuangan itu saat dicegat di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 5 September 2017.

    Jokowi menyatakan tahun politik 2018-2019 kian dekat, para calon presiden dan wakil presiden akan berancang-ancang maju dalam pilpres 2019. Di tahun tersebut, Jokowi berharap menteri-menterinya yang berlatar belakang parpol tidak ikut-ikutan.

    Baca juga: Rakernas Projo, Jokowi: Tahun Depan Tahun Politik, Siap-siap!

    "Saya minta semua menteri berfokus pada pekerjaan saja. Itu karena mereka bekerja untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa (lainnya)," ujar Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Ormas Projo III di Sport Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin, 4 September 2017.

    Menurut Jokowi, berkampanye bukanlah tugas menteri, melainkan tugas relawan. Tugas menteri, kata ia, adalah melayani rakyat lewat kementerian masing-masing, bukan berkampanye.

    Thahjo melanjutkan belum ada aturan atau arahan khusus dari Jokowi untuk tidak berkampanye. Namun, menurut dia, apa yang dikatakan Presiden dalam Rakernas Projo III kemarin malam sudah cukup jelas sehingga harus diikuti oleh dia dan menteri-menteri lain.

    Baca juga: Di Depan Projo, Jokowi: Negosiasi Divestasi Saham Freeport Alot

    Ditanyai apakah dia merasa tersentil dengan larangan tersebut mengingat sering berkomentar mengenai pemilu, Tjahjo mengatakan tidak. Ia berdalih berkomentar tentang pemilu adalah hal yang tidak terhindarkan bagi seorang Menteri Dalam Negeri, karena hal itu termasuk dalam tugas pokok dan fungsinya.

    "Depdagri ya urusannya politik, ormas, pilkada, segala macam. Tapi itu bagian dari tugas saja. Saya tetap ikut arahan Presiden Joko Widodo," ujar Tjahjo.

    ISTMAN M.P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Harley Davidson dan Brompton dalam Daftar 5 Noda Garuda Indonesia

    Garuda Indonesia tercoreng berbagai noda, dari masalah tata kelola hingga pelanggaran hukum. Erick Thohir diharapkan akan membenahi kekacauan ini.