Polri Sempat Minta Aris Budiman Tak Datang ke Pansus Angket  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aris Budiman saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Pansus Hak Angket KPK di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 Agustus 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aris Budiman saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Pansus Hak Angket KPK di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 Agustus 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengaku tak ingin terlalu turut campur dengan persoalan yang kini sedang dihadapi oleh Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Aris Budiman . Dia ingin agar Aris bisa menyelesaikan persoalan itu secara terhormat dengan KPK.

    "Aris harus menyelesaikan persoalan yang dialaminya dengan terhormat dan penuh tanggung jawab," kata Tito di Mabes Polri, Selasa 5 September 2017.

    Baca : Wakil Ketua KPK Berupaya Tenangkan Dirdik Aris Budiman

    Apalagi, menurut dia, sebelumnya Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Syafruddin sempat meminta agar Aris tak perlu menghadiri undangan rapat dari panitia khusus hak angket KPK. "Saya dengar dari Wakapolri, beri arahan ke Polda untuk menahan dia supaya enggak berangkat ke Pansus, " ujarnya.

    Namun ternyata, Aris tetap datang ke pansus angket KPK, bahkan tanpa izin dari pimpinan KPK, tempatnya kini bertugas. Menurut Tito, Aris berani mengambil langkah tersebut dengan segala risikonya. "Dia menyampaikan, 'saya hormat, tapi kali ini hanya saya yang bisa membersihkan nama saya sendiri'. Itu pendapat dia," katanya.

    Baca : Pengawas Internal KPK Mulai Bekerja Periksa Kasus Aris

    Kedatangan Aris Budiman
    ke pansus hak angket KPK dinilai sebagai pembangkangan karena pimpinan KPK tak mengizinkannya untuk datang. Selama ini, KPK menilai pansus yang dibentuk oleh DPR RI itu bertentangan dengan hukum.

    Atas langkahnya tersebut, KPK pun sedang melakukan pemeriksaan internal terhadap Aris. Ada kemungkinan Aris Budiman akan dijatuhi sanksi. Namun Wakil Ketua KPK Saut Situmorang enggan berandai-andai soal itu. "Biarkan pengawas internal bekerja dulu," ujarnya.

    KARTIKA ANGGRAENI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.