Jokowi Diminta Mencegah WNI yang Ingin Jadi Milisi ke Myanmar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para pengunjuk rasa memegang sejumlah spanduk dengan nada kecaman terhadap aksi kekejaman yang di alami muslim Rohingnya di depan Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta Pusat, 4 September 2017. TEMPO/Ilham Fikri.

    Para pengunjuk rasa memegang sejumlah spanduk dengan nada kecaman terhadap aksi kekejaman yang di alami muslim Rohingnya di depan Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta Pusat, 4 September 2017. TEMPO/Ilham Fikri.

    TEMPO.CO, Yogyakarta – Pengamat Hukum Internasional Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Jawahir Thontowi mendesak Presiden Joko Widodo  mencegah  warga  Indonesia yang berniat pergi ke Myanmar untuk menjadi milisi membela etnis Rohingya.

    Thontowi melihat telah bermunculan rencana aksi solidaritas untuk Rohingya yang mengatasnamakan sejumlah organisasi kemasyarakatan, komunitas, atau pun kelompok muslim di Indonesia.

    “Pemerintah harus kuat menutup peluang keberangkatan milisi dari kelompok-kelompok fundamentalis ke Myanmar,” kata Jawahir Thontowi dalam konferensi pers di ruang Dekanat Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Senin, 4 September 2017.

    Baca: Bisnis Migas di Myanmar Jadi Salah Satu Pemicu Konflik Rohingya?

    Jawahir khawatir kehadiran milisi asal Indonesia di Myanmar justru makin membahayakan posisi etnis Rohingya yang mayoritas tinggal di Rakhine. “Saya khawatir Rakhine akan menjadi seperti Suriah atau Syiria,” kata Jawahir yang juga Direktur Centre for Local Law Development Studies (CLDS) Fakultas Hukum UII.

    Begitu pula terhadap aksi solidaritas yang direncanakan  pada 8 September 2017 di Candi Borobudur, Magelang. Candi yang merupakan cagar budaya dan bagian dari keajaiban dunia tersebut juga menjadi jujugan umat Budha saat merayakan Hari Waisak. “Harus dicegah agar tidak memunculkan gelombang aksi yang lebih besar yang mengatasnamakan agama,” kata Jawahir.

    Simak: Tempo Membantah Berita Hoaks Terkait Krisis Rohingya

    Dekan Fakultas Hukum UII Aunur Rahim memgimbau kepada kaum muslimin untuk mempercayakan penyelesaian kasus Rohingya kepada pemerintah dan bukan dengan menggunakan motif solidaritas persaudaraan muslim, ukhuwah Islam dalam menyelesaikan persoalan.

    Sebab, kata dia,  membantu salah satu pihak yang sedang bertikai di Myanmar justru tindakan yang melanggar kedaulatan negara tersebut. “Itu bisa mencederai nama baik Islam karena pendatang yang ikut dalam pemberontakan lokal mudah dituding pemerintah Myanmar sebagai teroris,” kata Aunur.

    PITO AGUSTIN RUDIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.