INFO JABAR - Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh Badan Pelayanan Pengawasan Pendidikan (BP3) di Jabar demi percepatan angka partisipasi sekolah menengah melalui program Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMAT) di Ruang Moh.Yamin, Disdik Jabar Rabu, 30 Agustus 2017.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi menegaskan, Disdik Jabar serius dalam mengelola sekolah terbuka sebagai program prioritas dan terobosan untuk menangani masalah pendidikan di Jabar, seperti Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah menengah yang masih di bawah rata-rata nasional.
Baca Juga:
"APK di Jabar masih rendah, yakni 66,62 persen, atau sekitar 173.000 yang tidak bersekolah. Maka, SMAT menjadi penyelesaian bagi anak anak yang tidak mendapat akses pendidikan, baik di pelosok maupun di kota. Jadi, bukan saatnya membahas apakah sekolah terbuka itu ideal atau tidak untuk pendidikan anak. Kondisi anak ada yang bersifat permanen dan temporer. Kondisi-kondisi inilah yang menjadi pertimbangan kami untuk membangun sekolah terbuka,"ujar Ahmad.
Ia menambahkan, masalah ekonomi menjadi salah satu kondisi permanen bagi anak-anak di Jabar. Sementara masalah lahan, izin bangunan, atau pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) merupakan kondisi temporer.
"Sekolah terbuka adalah program pemerintah, yaitu kerjasama Kemendikbud dan Pemprov Jabar. Bulan Oktober mendatang, Disdik Jabar bersama Kemendikbud dan PGRI akan launching dan mendeklarasikan sekolah terbuka secara besar-besaran di Jawa Barat," katanya.
Baca Juga:
Menurut Ahmad, sekolah terbuka dikelola oleh sekolah formal yang handal, sehingga penyelenggaraannya harus berkualitas dan Disdik Jabar sudah punya proyeknya. "Target tahun ini, 100.000 anak harus masuk sekolah terbuka dan setiap kabupaten/kota harus meningkatkan APK menjadi 90 persen ucapnya.
Ahmad menambahkan, APK 100 persen diraih Bogor, Bandung, dan Cimahi. Sementara sisanya masih perlu ditingkatkan seperti Kabupaten Garut yang masih di angka 51,19 persen dan Cianjur 51,58 persen.
"Apabila APK di Jabar sudah tinggi, maka target Jabar sebagai provinsi pendidikan akan tercapai. Sebagaimana diketahui, Jabar memiliki perguruan tinggi ternama, litbang, industri strategis, dan SDM unggulan. Angka pendidikan di Jabar harus maju di tingkat nasional. Jabar harus menjadi destinasi pendidikan," ujarnya.
Rakor mengikutsertakan 83 Badan Pelayanan Pengawasan Pendidikan (BP3). Para pengawas diharapkan dapat mengukur kinerja kepala sekolah atas respon terhadap sekolah terbuka.
"Kalau kepala sekolah di sekolah induk tidak responsif terhadap sekolah terbuka, maka harus diganti. Pengawas juga bertugas dalam hal sosialisasi dan advokasi layanan terkait SMA terbuka kepada sekolah dan masyarakat,"ujarnya.
Sekolah terbuka memiliki payung hukum yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 119 Tahun 2014 dan Pergub nomor 16 tahun 2017 mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh jenjang pendidikan dasar dan menengah.
"Pendaftaran sekolah terbuka tahun ini akan ditutup paling lambat 15 September 2017 yang dilakukan secara manual dan daring. Input data akan dilakukan pada 20 September 2017. Anggaran sekolah terbuka semester ini akan diusulkan pada anggaran perubahan nanti "katanya.
Demi membangun sekolah terbuka yang berkualitas, Ahmad Hadadi mengeluarkan surat keputusan (SK) tanggal 30 Agustus 2017 mengenai pembentukan satuan tugas penjaminan mutu Sekolah Menengah Atas Terbuka yang diketuai Kepala Bidang PKPLK Disdik Jabar, Dr. Dadang Rahman Munandar, M.Pd. (*)