Ridwan Kamil Tak Keberatan Bandung Menampung Pengungsi Rohingya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan pengungsi muslim Rohingya bekerja sama untuk membangun tempat penampungan darurat ddekat Cox Bazar, Bangladesh, 3 September 2017. AP

    Ratusan pengungsi muslim Rohingya bekerja sama untuk membangun tempat penampungan darurat ddekat Cox Bazar, Bangladesh, 3 September 2017. AP

    TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan siap membantu warga Rohingya di Myanmar yang sedang menjadi korban kekerasan dan pembunuhan. Ridwan berujar Bandung siap menampung pengungsi Rohingya.

    "Enggak ada masalah. Bandung mah namanya juga kota segala umat, orang tinggal di sini lebih dari 35 etnisitas semua sangat welcome," ujar Ridwan kepada wartawan di Pendapa Kota Bandung, Jalan Dalem Kauman, Senin, 4 September 2017.

    Baca: Jawaban Jokowi Soal Langkah Indonesia untuk Rohingya

    Namun, menurut Ridwan, yang bisa memberikan suaka terhadap warga Rohingya adalah pemerintah pusat. Karena itu, kata dia, kalau ada izin dari pemerintah pusat, Bandung membuka lebar-lebar pintunya untuk menampung warga Rohingya.

    "Selama ada izin dari pemerintah pusat kenapa tidak? Karena kan kebijakan luar negeri dikendalikan sama pusat. Warga Bandung dan saya pribadi tidak masalah dan siap carikan solusi," ujarnya.

    Emil, sapaan akrab Ridwan, mengklaim telah mengimbau warganya untuk mengumpulkan bantuan bagi warga Rohingya. Bagi korban konflik, ujar Emil, bantuan material sangat diperlukan, termasuk bagi para pengungsi etnis Rohingya yang mayoritas muslim.

    Simak: Surat Terbuka Peraih Nobel Kritik Aung San Suu Kyi Soal Rohingya

    "Kami pun pasti akan membantu untuk kebutuhan-kebutuhan para pengungsi, baik melalui PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) maupun langsung dari Bandung," katanya.

    Emil berharap dalam kurun sepekan bantuan warga Kota Bandung bisa segera terkumpul sehingga langsung disalurkan kepada pengungsi warga Rohingya. "Sudah diimbau kepada seluruh masyarakat Bandung melalui lurah dan camat mengumpulkan bantuan keuangan untuk pengungsi Rohingya," ujarnya.

    AMINUDDIN A.S.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.