Soal Krisis Rohingya, Benny Susetyo: Jangan Tergiring Isu Salah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia Romo Benny Susetyo, saat konferensi press dalam pertemuan tokoh lintas agama di Jakarta, 17 Januari 2015. Tempo/Aditia noviansyah

    Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia Romo Benny Susetyo, saat konferensi press dalam pertemuan tokoh lintas agama di Jakarta, 17 Januari 2015. Tempo/Aditia noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Rohaniawan, Benny Susetyo, meminta masyarakat Indonesia agar tak tergiring isu-isu salah terkait dengan krisis Rohingya di Myanmar. Apalagi Indonesia dipercaya Myanmar untuk membantu menyelesaikan krisis tersebut.

    "Pentingnya masyarakat agar tidak tergiring isu-isu yang salah," ujarnya dalam jumpa pers terkait dengan krisis Rohingya di kantor Amnesty International Indonesia Jakarta, Minggu, 3 September 2017.

    Baca juga: Mengapa Harus Hati-hati Sikapi Kasus Rohingya, Catatan Ansor..

    Benny mengatakan Indonesia merupakan negara yang dipercaya Myanmar untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Karena itu, masyarakat Indonesia dituntut lebih dewasa jika ingin turut serta membantu penyelesaian ini. "Kalau ingin membantu, ya lebih dewasa dalam merespons," tuturnya.

    Menurut Benny, masalah Rohingya merupakan masalah bersama kawasan ASEAN. Terlebih Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah membentuk tim pencari fakta guna menyelesaikan krisis hak asasi manusia yang terjadi di Rakhine State, Myanmar.

    Konflik yang dialami etnis Rohingya, kata Benny, merupakan konfik yang tidak mudah diatasi. Sebab, konflik tersebut adalah kasus masa lalu yang telah lama terjadi di Myanmar.

    Hampir 400 orang tewas dalam bentrokan yang mengguncang wilayah barat laut Myanmar sepekan terakhir dalam krisis Rohingya. Puluhan ribu warga Rohingya berusaha masuk ke Bangladesh dari Myanmar.

    SYAFIUL HADI 



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.